Lombok Timur – Aroma busuk dugaan pencucian uang tercium dari balik tembok megah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur. Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat (FKKM) NTB bersama sejumlah aktivis menggelar hearing panas pada 17 September 2025. Namun, alih-alih mendapat jawaban, publik justru disuguhi drama pejabat yang gugup, kelimpungan, bahkan kabur keluar masuk ruangan saat dicecar pertanyaan.
Ketua FKKM NTB, Fahri Rahman, menuding keras adanya praktik gelap dalam pengelolaan dana hibah yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. “Data yang mereka berikan tidak nyambung, penyampaiannya amburadul. Ada yang bilang hibah pokir, ada yang bilang tunai, ada yang bilang barang. Ini apa sebenarnya? Kenapa data sesimpel penerima hibah saja mereka tidak bisa buka?” semprot Fahri dengan nada tinggi.
Situasi semakin panas ketika daftar penerima hibah yang disodorkan Dikbud langsung disobek oleh Fahri di hadapan pejabat yang hadir. Pasalnya, dokumen itu dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran dan diduga penuh rekayasa. Beberapa pejabat terlihat panik, keluar masuk ruangan, meninggalkan Kepala Dikbud, Izzudin, yang berulang kali minta izin dan tak kunjung memberi jawaban tegas.
Ketua GEMPA NTB, Hadiyat Dinata ikut bersuara terkait hearing FKKM NTB. Ia menilai sikap bungkam Dikbud justru menguatkan dugaan adanya pencucian uang. “Kalau bersih, tunjukkan saja daftar penerima, mekanisme penyaluran, dan SPJ,Tapi faktanya, mereka sembunyi-sembunyi Pak Kadis juga tidak koperatif. Ini sudah jelas ada yang tidak beres, kemungkinan besar uang rakyat dicuci melalui skema hibah,” tandasnya.
Ironisnya, saat diminta data hibah uang kepada lembaga, Izzudin awalnya mengklaim tidak ada. Namun belakangan, ia meralat ucapannya dengan alasan “hilaf”. Pernyataan kontradiktif ini semakin menegaskan dugaan publik bahwa ada praktik korupsi berjamaah di balik program hibah tersebut.
“Dikbud Lombok Timur sudah seperti sarang koruptor. Bayangkan, anggaran hibah yang mestinya untuk lembaga pendidikan justru jadi ladang bancakan. Mereka tak mampu tunjukkan bukti, padahal itu uang rakyat!” tegas Fahri, mantan Ketua Umum HMI Cabang Mataram, yang kini memimpin FKKM NTB.
Sebagai pembelaan, Kepala Dikbud menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bicara soal teknis. Namun, alih-alih menjawab substansi, yang muncul hanya jawaban normatif: “Seluruh perencanaan kami terdokumentasi dengan baik.” Sebuah kalimat klise yang justru makin mempertebal kecurigaan publik.
FKKM NTB memastikan, jika dalam waktu dekat Dikbud tidak membuka data secara transparan, mereka akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum dengan dugaan pencucian uang berkedok hibah.
“Jangan pernah main-main dengan uang rakyat. Kalau Dikbud tetap sembunyi di balik alasan ‘data belum siap’, maka publik berhak menganggap mereka bagian dari mafia anggaran. Dan kami akan pastikan kasus ini masuk meja hijau,” tutup Fahri penuh emosi.***
(Agus_LB
