Lubusikaping – Kompasnews.co.id
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pasaman, Furqan, mengungkapkan bahwa Kondisi Anak tidak mengalami Trauma dan dalam Kondisi baik – baik saja, dan tidak pernah ada masyarakat yang memaksa anak untuk bersekolah di kampung halamannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Furgon kepada Awak media pada 9 Agustus 2024.
” Wass saya tidak ada mengatakan masyarakat mrmaksa anak dek “
“Coba baca lengkap. Tulisannya dek ketika tim kami turun anak baik2 saja”
katanya (9/8).
Sebelumnya diberitakan, Salah satu Tokoh Masyarakat mengungkapkan, kami tidak main-main dengan aturan tersebut dan kami masyarakat siap menghadapi resiko apapun terkait aturan tersebut, Karena aturan tersebut adalah hasil musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat Sukaramai pada tahun 2017 yang dilengkapi dengan berita acara musyawarah dan tanda tangan persetujuan masyarakat, katanya.
Ketua Kampung masyarakat Sukaramai Nagari Padang Gelugur juga mengungkapkan kekecewaannya atas pemberitaan tersebut, seharusnya media tidak mengintervensi hukum untuk kepentingan seseorang tapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, tegasnya.
Pemberitaan tersebut telah menyudutkan masyarakat kami Sukaramai Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, seolah masyarakat kami telah mengintimidasi anak untuk kebebasan bersekolah, padahal itu kesempatan bersama masyarakat dan mereka sendiri setuju dengan aturan tersebut, katanya (2/8)
Selain peraturan sekolah madrasah, kami masyarakat juga telah menyepakati aturan dikampung diantaranya, Masyarakat dilarang untuk membuka Kedai Domino atau Judi, dan Masyarakat yang Ketahuan Mencuri hasil pertanian masyarakat dan sejenisnya di denda sebesar 2,5 juta rupiah dan peraturan lainnya, yang kesemuanya adalah tujuan yang baik. tegasnya.
( Harahap).
