Kunjungan ke Polres Halut, Kapolda Malut Ajak Anggota Jaga Integritas dan Hindari Arogansi

Daerah
Dilihat 525

HUMAS POLDA MALUT – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Utara dan memberikan Arahan kepada jajaran Personel Polres Halut, Jumat, (27/6/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Halut dan dihadiri oleh pejabat utama Polda, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku Utara Ny. Sari Waris Agono, Kapolres Halut serta jajaran pengurus Bhayangkari dan personel kepolisian.

Dalam arahannya, Kapolda mengangkat tema ‘Menguatkan Jati Diri Polri sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat’. Ia menegaskan pentingnya menumbuhkan rasa syukur dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

“Masih banyak orang yang berjuang menjadi polisi. Kalian yang sudah lolos harus bersyukur dan bekerja dengan baik. Banyak rekan kita yang ditugaskan di wilayah terpencil, namun tetap menjalankan tugas dengan semangat,” kata Irjen Waris.

Lanjut, Ia mengingatkan pentingnya menjaga marwah institusi kepolisian. “Jangan meludah di piring tempat kalian makan. Meski tidak menjadikan kalian kaya, pekerjaan ini bisa membuat hidup layak. Pilihlah untuk bersyukur, karena itu sumber kebahagiaan,” ujarnya.

Kapolda juga menekankan upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri. Ia mengingatkan agar anggota menghindari pungutan liar, sikap arogan, penggunaan kekerasan, dan rekayasa kasus.

“Kedepankan pendekatan humanis dalam setiap tindakan. Pedomani Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,” ujarnya.

Dalam hal penegakan disiplin internal, kapolda meminta agar fungsi pengawasan oleh Propam lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sistem penghargaan dan sanksi bagi personel, serta menjaga penampilan satuan secara profesional.

Kapolda turut mendorong sinergi aktif antara polisi dan masyarakat. Melalui program seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih, ia berharap jajaran kepolisian dapat lebih dekat dengan warga.

Ia juga mengimbau agar para kapolres menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan merangkul kelompok-kelompok muda agar tidak mudah terprovokasi atau terlibat konflik sosial.

Menyinggung potensi konflik di wilayah Maluku Utara yang kaya sumber daya alam, Kapolda menggarisbawahi pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam penanganan konflik sosial. Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat dan dilaksanakan melalui tiga tahap: pencegahan, penghentian, dan pemulihan.

Di akhir arahannya, Kapolda kembali mengingatkan para personel untuk menjunjung tinggi integritas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan tidak bermain-main dengan anggaran negara.

“Tegakkan hukum demi keadilan masyarakat. Bangun kekompakan, jaga integritas, dan siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depan,” tutupnya.

( Rusdi )

You might also like

‎Ketua Umum AKPERSI Mendesak Presiden Prabowo Subianto Reshuffle Menkomdigi‎‎JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ., C.F.L.E, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle), khususnya mencopot Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.‎‎Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah memblokir ribuan situs judi daring.‎‎Menurut Rino, klaim pemberantasan judi online tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia menilai promosi judi online masih dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial, bahkan kerap muncul di portal-portal berita.‎‎“Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal. Saya menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja secara efektif,” tegas Rino.‎‎Rino menambahkan, Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk sosok menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi kuat di bidang teknologi informasi, agar mampu mengatasi kejahatan digital secara serius dan sistematis.‎‎Dinilai Abaikan Organisasi Pers‎‎Selain persoalan judi online, AKPERSI juga menyoroti buruknya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers. Rino menilai adanya kesan tebang pilih dan diskriminasi terhadap organisasi pers, padahal insan pers merupakan corong utama penyampaian informasi pemerintah hingga ke akar rumput.‎‎Rino mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat AKPERSI telah dua kali melayangkan surat audiensi kepada Menkomdigi untuk berdiskusi terkait masa depan media dan kontribusi pers terhadap pemerintah. Namun, surat tersebut tidak mendapat respons.‎‎Bahkan, AKPERSI telah mengirimkan surat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia agar Menkomdigi atau perwakilannya berkenan hadir dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI yang dihadiri perwakilan 33 DPD dan 100 DPC se-Indonesia.‎‎“Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor: B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujar Rino.‎‎Judi Online Telah Menelan Korban‎‎Rino menegaskan, kegagalan komunikasi dan lemahnya penanganan judi online berdampak serius bagi masyarakat. Ia menyebut telah banyak korban yang mengalami depresi hingga kehilangan nyawa akibat jeratan judi online.‎‎Sebagai penguat, ia merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai bukti bahwa jaringan kejahatan digital masih beroperasi secara masif dan terorganisir.‎‎Reshuffle sebagai Langkah Penyelamatan Ruang Digital AKPERSI menegaskan bahwa tuntutan reshuffle ini bukan bentuk intervensi politik, melainkan langkah penyelamatan ruang digital nasional dari kerusakan yang lebih parah. Selain itu, reshuffle dinilai penting untuk membangun kembali harmonisasi komunikasi antara pemerintah dan insan pers, tanpa diskriminasi.‎‎“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,” kata Rino.‎‎Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret dan tegas demi menyelamatkan Ruang Digital Nasional serta melindungi generasi bangsa dari bahaya judi online.‎‎Rilis DPP AKPERSI‎