Selong, 26 November 2025 — Di sebuah ruangan sederhana namun sarat ketegangan intelektual di Cafe Rumah Kita Pancor, Ketua Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB), Fahri Fahman, memimpin rapat konsolidasi bersama sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan lembaga swadaya masyarakat. Agenda tunggal malam itu: mematangkan rencana Aksi Akbar Jilid I di Polres Lombok Timur, sebuah gerakan yang ditujukan untuk mengoreksi dugaan penyimpangan teknis dan administrasi pada proyek pembangunan Gedung BPKB Polres Lombok Timur.
Proyek bernilai Rp25,7 miliar itu kini berada di bawah sorotan publik. Dengan nilai kontrak yang seharusnya menjadi jaminan kualitas, berbagai temuan lapangan justru mengindikasikan cacat struktural yang fatal, mulai dari dugaan pembiaran konstruksi tanpa pondasi yang layak, hingga abainya penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang wajib melekat pada proyek negara. Para pekerja disebut tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan—sebuah ironi mengingat proyek ini berada tepat di bawah institusi penegak hukum.
Lebih jauh, isu beredar bahwa penggunaan solar industri dalam pengerjaan proyek tidak dilakukan sebagaimana ketentuan. Bahkan mencuat kabar miring bahwa pengadaan material alam dilakukan langsung oleh Kapolres, yang dalam proyek ini memegang posisi krusial sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jika benar, maka dugaan konflik kepentingan sulit untuk ditampik.
Hadir dalam konsolidasi tersebut perwakilan dari SR Sakti Foundation, Forum Mahasiswa Lombok Timur, Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS), serta delegasi dari Kecamatan Aikmel, Suralaga, Sukamulia, Labuhan Haji, Sakra, dan Sakra Barat. Suasana rapat sesekali memanas, namun tetap dalam ritme argumentasi akademik dan teknis yang tajam—menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar keresahan emosional, tetapi hasil pembacaan kritis atas data dan kondisi lapangan.
Seluruh peserta rapat akhirnya mencapai mufakat: Aksi damai di Mapolres Lombok Timur akan digelar dalam waktu dekat. Tidak hanya OKP dan LSM, sejumlah tokoh masyarakat Lombok Timur dilaporkan siap turun gunung, memperkuat tekanan moral agar proyek puluhan miliar tersebut tidak berubah menjadi monumen kegagalan institusi keamanan.
Sejumlah akademisi teknik menyebut dugaan pelanggaran struktural seperti slop dasar tanpa pondasi sebagai “blunder konstruksi tingkat pemula yang tak seharusnya muncul dalam proyek negara bernilai miliaran.” Jika temuan ini terkonfirmasi, maka proyek BPKB Polres Lombok Timur bukan hanya melanggar norma teknis, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian struktural yang mengancam keselamatan publik.
Gelombang kritik dari pemuda, mahasiswa, dan masyarakat kini menguat. Aksi Akbar Jilid I diproyeksikan menjadi suara kolektif yang menagih transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari aparat penegak hukum—sebuah tuntutan yang ironisnya justru lahir dari dalam bayang institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan.***
(Agus_LB)
