DIDUGA TAKUT DIKETAHUI PENYIMPANGAN DANA BTT BPKAD KAMPAR MEMILIH BUNGKAM.

Daerah
Dilihat 282

Kompasnews.co.id

PEKANBARU – Konfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar (Edward), memilih bungkam dan abaikan konfirmasi media.
Tertutupnya Kepala BPKAD Kabupaten Kampar terkait dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) semakin bertambah kecurigaan dikalangan masyarakat, media dan lembaga lainnya.

Seperti yang diberitakan www.Okegas.co.id. minggu lalu bahwa Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar Provinsi Riau mendapat sorotan tajam dari berbagai aktifis dan media masa.

Berdasar data/informasi yang diberoleh media ini dari beberapa sumber dan didukung dengan pemberitaan dibeberapa media masa, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar pada tahun 2021 menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 7 miliar lebih dengan rincian biaya dana darurat dan mendesak Rp. 7.000.000.000, biaya rapat dan konsumsi SKPD Rp. 474.502.000, Belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan Rp. 310.894.789.

Kemudian pada tahun anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2022. Belanja Sebesar Rp. 6.000.000.000, Belanja penyediaan barang cetakan dan penggadaan sebesar Rp. 199.264.215, Belanja penyelenggaraan rapat kordinasi dankonsultasi SKPD Sebesar Rp. 639.490.000, Belanja alat tulis Kantor Sebesar Rp. 182.997.897, Belanja sewa alat rumah tangga (Home use) Biaya kordinasi sebesar Rp.1.016.011.780.

Menurut informasi yang diperoleh media ini dari sumber mengatakan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelolah oleh BPKAD Kabupaten Kampar tersebut diatas, diduga di salahgunakan dan terindikasi Korupsi, dan diduga SPJ nya naik ke bagian keuangan untuk di akseskan namun kegiatannya diduga fiktif, untuk mengetahui kebenaran data dan informasi yang berkembang, media ini langsung menyampaikan konfirmasi resmi kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kampar melalui surat konfirmasi Nomor: 287/K-OG/PKU/X/2024. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada respon mudari Kepala BPKAD Kabupaten Kampar.

Ketika media ini konfirmasi kepada Kasubag umum BPKAD Kampar (Weti) melalui sambungan Whatssap Selasa 05/11/2024, Weti mengatakan suratnya mungkin sudah sampai ke atasan namun belum didisposisikan sama saya jelas Weti.
Demikian juga ketika media ini menghubungi Edward (Kepala BPKAD) Kampar melalui sambungan telpon miliknya, Selasa 12/11/2024. Namun sayangnya tidak dijawab, begitu juga konfirmasi melalui pesan, namun tetap juga tidak ditanggapi.

Koordinator Wilayah 1 Riau, Kepri dan Sumbar Pemuda Karya (PETIR) ARANTO. S. Kepada media ini mengatakan,” sikap ketidak transparan yang ditunjukan Kepala BPKAD Kabupaten Kampar kepada wartawan terkait rumor yang berkembang selama ini,” sangat mencurigakan dan penuh tanda tanya? Kita menduga bahwa dengan sikap tertutupnya informasi dari Kepala BPKAD, indikasi penyimpangan uang negara/APBD yang dikelola BPKAD Kampar yang telah heboh selama ini ada benarnya.

Seharusnya Edwad (Kepala BPKAD) terbuka dan transparan terhadap anggaran yang dikelolanya, karena anggaran yang dikelolanya adalah uang negara/APBD yang berasal dari uang rakyat melalui pajak. Tidak perlu ditutup-tutupi. Konfirmasi resmi yang disampaikan media seharusnya ditanggapi, sebagai pejabat publik yang mengelola keuangan negara tidak boleh menghindar dan lari dari wartawan yang sedang konfirmasi, agar tidak bertambah timbulnya kecurigaan adanya rumor yang berkembang selama ini terkait indikasi penyalagunaan Dana BTT di BPKAD Kampar.

Arianto menambahkan agar terang-benderang persoalannya, diminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengusutnya, jika benar ditemukan indikasi penyimpangan/penyalagunaan yang berpotensi merugikan keuangan negara/APBD Kabupaten Kampar, harapan kita harus diusut tuntas.
Dalam minggu ini akan kita surati BPK RI Perwakilan Riau dan BPKP agar anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) benar-benar di audit.Tegas Arianto. S.

(KASIM/FRN)

You might also like