Lombok Timur – Gelombang penolakan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lombok Timur kian menguat. Gerakan Masyarakat Menolak Pajak 1000% (GEMPA NTB) menyatakan akan menggelar aksi damai pada September mendatang dengan target massa lebih dari 5.000 orang.
Langkah ini disebut sebagai bentuk perlawanan warga atas kebijakan yang dinilai memberatkan dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. GEMPA juga telah membentuk posko pengaduan di setiap kecamatan untuk menghimpun keluhan warga sekaligus mengorganisir partisipasi masyarakat dalam aksi.
Tuntutan GEMPA NTB
Koordinator GEMPA NTB, Hadiyat Dinata, menegaskan bahwa aksi ini berfokus pada dua tuntutan utama. Pertama, meminta Bupati Lombok Timur untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kedua, mendesak agar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 yang mengatur kenaikan PBB P2 segera dicabut.
Menurut Dinata, alasan pemerintah daerah yang menyebut kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar lonjakan PBB P2 hanya sekadar “modus”. Ia menilai kebijakan ini justru menciptakan beban baru bagi masyarakat.
“Alasan NJOP naik hanyalah akal-akalan. Faktanya, masyarakat diperas melalui aturan yang tidak berpihak. Kenaikan pajak ini tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang baru saja pulih pasca pandemi,” tegasnya.
Masyarakat Resah dengan Lonjakan Pajak
Sejumlah warga yang ditemui di posko pengaduan mengeluhkan lonjakan tagihan PBB mereka. Beberapa menyebut kenaikannya bisa mencapai 10 kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Dulu saya bayar ratusan ribu, sekarang bisa jutaan. Padahal penghasilan kami tidak bertambah. Ini jelas mencekik,” ungkap salah seorang warga Kecamatan Terara.
Keluhan serupa juga muncul di berbagai kecamatan. Warga menilai kebijakan tersebut tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan sekaligus kekecewaan mendalam.
Isu Politik Dibantah
Meski aksi dengan massa ribuan kerap dikaitkan dengan kepentingan politik, GEMPA menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari keresahan rakyat. Dinata memastikan tidak ada pihak politik manapun yang menunggangi pergerakan ini. Ia menjelaskan untuk menggalang masa memang tidak sulit selain masyarakat tertekan dengan kebijakan Pemda juga ada hal lain yang perlu dipertimbangkan secara politik.
Perlu diingat pada Pilkada 2024 yang lalu pemilih Smart hanya 23% dari jumlah pemilih Lombok Timur, artinya ada 77% suara yang bisa dikatakan oposisi sangat wajar jika lebih banyak warga yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, lebih-lebih kebijakan tersebut memberatkan masyarakat. Jangan salah jika nantinya warga yang ikut dalam aksi lebih dari yang ditargetkan.
“Ini bukan agenda politik. Kami bergerak karena masyarakat benar-benar tertekan. Kalau dibiarkan, kebijakan ini akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Potensi Dampak dan Dinamika Daerah
Pengamat kebijakan publik menilai polemik PBB di Lombok Timur dapat menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, pajak menjadi sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun di sisi lain, kebijakan fiskal yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial berpotensi menimbulkan gejolak.
“Pemerintah daerah harus berhati-hati. Pajak memang vital untuk pembangunan, tapi jika kenaikannya tidak rasional dan membebani masyarakat, justru akan kontraproduktif. Respon masyarakat yang masif seperti ini adalah tanda alarm,” kata salah satu akademisi Universitas Mataram.
Menanti Respons Bupati
Sejauh ini, Bupati Lombok Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pencopotan Sekda maupun pembatalan Perbup Nomor 9. Namun, sejumlah pihak menilai pemerintah daerah perlu segera membuka ruang dialog agar ketegangan tidak semakin meluas.
GEMPA memastikan aksi damai September nanti akan tetap digelar meski belum ada respon. Dengan perkiraan massa lebih dari 5.000 orang, aksi tersebut diprediksi menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Lombok Timur dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini momentum bagi pemerintah daerah untuk mendengar suara rakyat. Jika tetap diabaikan, jangan salahkan masyarakat bila kepercayaan mereka semakin hilang,” pungkas Hadiyat Dinata.
(Bayu99)
