Kapolda Ajak Mahasiswa Ciptakan Cooling System Selama Pemilu

Daerah
Dilihat 302

SEMARANG – Polda Jawa Tengah menggandeng berbagai komponen masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang sejuk selama tahapan pemilu 2024. Di level intelektual, Polda Jateng melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jateng untuk mencegah konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung. Oleh karena itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Colling System Cipayung Plus Jateng.

Hal itu disampaikan Kapolda usai menghadiri Refleksi Sumpah Pemuda & Deklarasi Rumah Kebangsaan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, di Balairung Astina UTC Hotel Semarang, Sabtu (28/10/2023). Sebagai informasi, ada tujuh organisasi mahasiswa yang bernaung dalam Cipayung Plus Jateng, meliputi HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, KAMMI dan GMNI yang mengikuti kegiatan bersama Polda Jateng tersebut.

Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan pihaknya bersama rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jateng melakukan aksi Deklarasi Pemilu Damai di sela-sela acara Refleksi Sumpah Pemuda & Deklarasi Rumah Kebangsaan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah itu.

Tidak hanya Deklarasi Pemilu Damai saja, Kapolda Jateng langsung membentuk Satgas Cooling System yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan suasana sejuk dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Di samping itu (Deklarasi Pemilu Damai), adik-adik ini kita jadikan Satgas Colling System Polda Jawa Tengah. Satgas ini dia mempunyai rumah-rumah kebangsaan di masing-masing kabupaten kota Jawa Tengah. Tugasnya membantu Polri dalam rangka mendinginkan permasalahan Pemilu,” ujar Kapolda Jateng, Sabtu siang.

Terkait Satgas Cooling System ini, Ahmad Luthfi menjelaskan, rekan-rekan mahasiswa tersebut bisa berkolaborasi dengan pihaknya melalui kegiatan yang berkaitan dengan pendinginan situasi di tengah masyarakat selama pelaksanaan Pemilu.

“Mereka bisa ikut kegiatan yang menyejukan masyarakat. Dia mendinginkan, dia memberikan imbauan, dia turut serta dalam membantu tugas kepolisian. Sehingga Pemilu di wilayahnya setiap kabupaten kota diwarnai kegiatan-kegiatan mahasiswa,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan dari pengurus GMNI Jateng, Amir Mahmud menuturkan pihaknya mendukung Polda Jateng dalam pembentukan rumah kebangsaan di setiap kabupaten/kota di Jateng. Pasalnya, ia menilai langkah tersebut sangat bagus sebagai miniatur bernegara. Pihaknya berkomitmen untuk mendorong terbentuknya rumah kebangsaan di setiap kabupaten/kota di Jateng.

“Dengan adanya itu, kami berharap Jawa Tengah menjadi barometer contoh bernegara, terkhusus untuk kawan-kawan Cipayung Plus se- Indonesia,” kata Amir.

Dirinya memberikan tanggapan positif ajakan Kapolda Jateng yang meminta seluruh elemen mahasiswa untuk menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Secara implisit, Bapak Kapolda menyampaikan kita harus menjadi cooling system ketika ada potensi konflik di masyarakat. Maka GMNI Jateng berharap, teman -teman pergerakan mahasiswa se-Jateng khususnya kader GMNI, mampu menjadi sense of crisis,” tandasnya. ( wwhyu )

You might also like

‎Ketua Umum AKPERSI Mendesak Presiden Prabowo Subianto Reshuffle Menkomdigi‎‎JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ., C.F.L.E, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle), khususnya mencopot Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.‎‎Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah memblokir ribuan situs judi daring.‎‎Menurut Rino, klaim pemberantasan judi online tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia menilai promosi judi online masih dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial, bahkan kerap muncul di portal-portal berita.‎‎“Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal. Saya menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja secara efektif,” tegas Rino.‎‎Rino menambahkan, Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk sosok menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi kuat di bidang teknologi informasi, agar mampu mengatasi kejahatan digital secara serius dan sistematis.‎‎Dinilai Abaikan Organisasi Pers‎‎Selain persoalan judi online, AKPERSI juga menyoroti buruknya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers. Rino menilai adanya kesan tebang pilih dan diskriminasi terhadap organisasi pers, padahal insan pers merupakan corong utama penyampaian informasi pemerintah hingga ke akar rumput.‎‎Rino mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat AKPERSI telah dua kali melayangkan surat audiensi kepada Menkomdigi untuk berdiskusi terkait masa depan media dan kontribusi pers terhadap pemerintah. Namun, surat tersebut tidak mendapat respons.‎‎Bahkan, AKPERSI telah mengirimkan surat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia agar Menkomdigi atau perwakilannya berkenan hadir dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI yang dihadiri perwakilan 33 DPD dan 100 DPC se-Indonesia.‎‎“Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor: B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujar Rino.‎‎Judi Online Telah Menelan Korban‎‎Rino menegaskan, kegagalan komunikasi dan lemahnya penanganan judi online berdampak serius bagi masyarakat. Ia menyebut telah banyak korban yang mengalami depresi hingga kehilangan nyawa akibat jeratan judi online.‎‎Sebagai penguat, ia merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai bukti bahwa jaringan kejahatan digital masih beroperasi secara masif dan terorganisir.‎‎Reshuffle sebagai Langkah Penyelamatan Ruang Digital AKPERSI menegaskan bahwa tuntutan reshuffle ini bukan bentuk intervensi politik, melainkan langkah penyelamatan ruang digital nasional dari kerusakan yang lebih parah. Selain itu, reshuffle dinilai penting untuk membangun kembali harmonisasi komunikasi antara pemerintah dan insan pers, tanpa diskriminasi.‎‎“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,” kata Rino.‎‎Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret dan tegas demi menyelamatkan Ruang Digital Nasional serta melindungi generasi bangsa dari bahaya judi online.‎‎Rilis DPP AKPERSI‎

More Similar Posts