Bengkulu Selatan – Kompasnews.co.id | 11 Juli 2025
LSM P2NAPAS Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan Dana Desa Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas. Penanganan yang cepat dan akuntabel ini dinilai menjadi contoh praktik tata kelola yang transparan di tingkat pemerintahan desa.
Pada Januari 2025, P2NAPAS melaporkan dugaan penyimpangan anggaran desa kepada Kejari Bengkulu Selatan, disertai dokumen pendukung dalam bentuk soft copy. Hasil audit Inspektorat yang dilakukan atas permintaan Kejari mengungkap adanya kerugian negara akibat kelalaian dalam pengelolaan dana.
“Tim audit menemukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp20,49 juta serta administrasi honorarium senilai Rp28,8 juta yang tidak lengkap. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diserahkan ke Pemerintah Desa Talang Indah pada 8 Juli 2025. Pemdes diwajibkan menindaklanjuti temuan ini dalam waktu 60 hari,” ujar Kepala Inspektorat, Hamdan Saribaini, melalui pesan singkat.
Ketua Umum P2NAPAS Indonesia, Ahmad Husen Batu Bara, menyebutkan bahwa tindakan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik-praktik manipulatif dalam pengelolaan anggaran publik tidak boleh dibiarkan.
“Kami mengapresiasi sinergi Kejari dan Inspektorat. Ini menjadi pembelajaran penting bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia agar menjalankan anggaran secara transparan dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Insight Strategis untuk Pemimpin Daerah dan Nasional:
Governance Focus: Penanganan cepat kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran, terutama di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Reputational Risk: Praktik penyelewengan dana, jika tidak ditangani, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor lokal terhadap program pembangunan.
Leadership Takeaway: Dibutuhkan pengawasan internal yang proaktif serta budaya organisasi yang menekankan pada akuntabilitas dan keterbukaan.
P2NAPAS Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, mulai dari desa hingga tingkat nasional, serta berkontribusi dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Tanto JKD)
