Kompasnews.co.id.
Heroik masyarkat terjadi pemagaran dilaut tanggerang ditanggapi ditanggapi dingin oleh Partai Politik alias Demam Panggung, tidak lazim sikap parpol dan penggiat keadilan pro Demokrasi bersikap skeptis atas persoalan Pemagaran laut. Padahal peristiwa laut Gate Pemerintah perlu mendapat dukungan Parpol dan Penggiat penegagkan hukum yang biasanya menjadi spektrum Kontestasi Politik, apa lagi soal pemagaran ini selain bersinggungan dengan Hukum, juga sebagai Suar tanda bahaya soal Kedaulatan Negara.
Diamnnya Mesin Demokrasi dan Parpol sepertinya jalan ditempat atau tidak jalan-jalan ,begitu dingin begitu juga akademisi kampus biasanya paling terdepan mensiasati persoalan Publik khususnya soal Pemagaran kawasan laut,digadang-gadang terjadi juga di daerah lain di Indonesia, denyut gerakan
Pendapat parpol elemen masyarkat memanfaatkan momentum ini, sebagai spektrum politik membella dan melindungi kedaulatan dan memberi Lampu Suar kepada konglomerasi,namun peristiwa laut Gate tidak sepertinya mendapat perhatian luas dari masyarkat dan Parpol.
Ancaman Kedaulatan ?.
Menyoal pemagaran dikawasan laut terindikasi terjadi dibeberapa tempat,khususnya terjadi ditanggerang yang mana telah dilakukan tindakan pembokaran, dikawasan laut Lokal (Tanggerang).Namun meskipun sudah dilakukan Law Action oleh beberapa institusi interdep maupun non departemental,menurut Penulis tindakan tersebut baru bersifat parsial belum bersifat Subtansial, seharusnya menjadi kajian Perspeksional baik secara Yuridis, Sosiologis, politis dan Geologis.
Kajian Perspeksional :
Dalam melihat persoalan pelanggaran kawan laut yang diduga dilakukan oleh Korporasi Gajah, memang satu sisiperan korposrasi memang menjadi pelengkap dalam ikut membangun proses perubahan sosial masyarakat yang lebih baik, eksistensi Korporasi merupakan ekuivalen dengan tujuan Negara memakmurkan, dan menumbuhkan kesejatraan masyarakat.Sejalan Visi dan misi korporasi, tentu ada misi meng ngebangkan businisnya yang bersifat profit untuk mendapat keuntungan dari tujuan dan kebijakan strategi pembangunan dari pemerintah, yang dilaksanakan oleh korporasi itu sendiri.
Misi mengembangkan proyeknisasi kepada korporasi dari pemerintah selain memberikan memberi kesempatan kepada korporasi, Pemerintah tidak melihat kemampuan Financial dan perofesionlisme korporasi pihak swasta, Proyek proyek strategis hendaknya dikerjakan oleh BUMN saja, ini untuk menjaga pertahanan dan Kedaulatan Negara .Pemberian Hak-Hak Tanah demikian juga seharusnya, pemberian Hak Tanah,seperti HGB,HGU,Hak milik, baik untuk perkebunan,atau kawasan laut,Bumi, Air dan Udara sudah digariskan oleh UUD 45, namun nyatanya pemerintah sendiri memberikan kemudahan memberikan Hak-hak tersebut, khusunya kepada Korporasi contohnya lihat saja perkebunan kelapa sawit di Kalbar, kalteng, ratusan Hektar mereka kuasai,putra putri kita sebagai buruh, Scurity, melihat fakta ini Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, tidak berbasis memikirkan kedaulatan, tercermin kebijakan berjalan sendiri, sendiri.
Yuridis. :
Berkaitan dengan kebijakan kemakmuran dan kesejatraan secara ekonomis dan Hukum, (regh), tentu tidak bisa dilepas kan dengan pembuatan hukum atau Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Legislatip, contoh UU Persero Terbatas No:UUPT No. 40 Tahun 2007, sebagai pengganti UU No: 1 Tahun 1995,
Produk UUPT Pemerintah seharusnya wajib mengintergarasikan kebijakan kedaulatan negara, selama ini pemberian kebijakan Pekejaan dikerja kan oleh suatu Perusahaan swasta yang seharusnya proyek Strategis dikerjakan BUMN bukan swasta murni kebijakan-kebijakan Proyeknnisasi, Pemberian Hak Tanah ,dan kesempatan pencalonan kepala Daerah, pertim bangan Nasionalisme harusnya menjadi pertimbangan hukum kepada para calonan kepala Daerah, dan harus lebih ketat lagi,negara kita tidak perlu takut sebagai negara buta warna, kurang,Demokratis, Ham, dan intoleransi, demi kedaulatan negara,keadaulatan algoritmanya adalah Persatuan dan kesatuan , Kedaulatan Negara harus dikedepankan. maka untuk menecegah infiltrasi adanya kepentingan bangsa lain yang menggunakan taktik infiltrasi politik kehati hatian pemerintahan sangat perlu mengeluarkan kebijakan dalam konteks komperhensip dan Intergralistik
Sosiologis :
Tehknologi dan Modernisasi sangat didambakan oleh semua orang di dunia ini.perkembangan Tehknologi yang begitu pesat ,merubah cultur peradaban masyarkat menjadi kosumtip, kemewahan dan Harta menjadi tolak ukur di masa masyarakat kita, meskipun kita tidak dapat menampikan bahwa tehknologi satu sisi membantu dan mempermudah dalam strata kehidupan masyarkat. Namun perubahan culture kehidupan masyarakat ,namun dalam Misi said bussinis pengusaha (enterprener) asanya menimba keuntungan sebanyak -banyaknya terkadang menghalalkan segala cara, termasuk menabrak rambu-rambu kedau
latan Negara, serta berkolusi dengan kekuasaan demi untuk kepentingan businnis dankeuntungan semata, kita terlalu terlena mudahnya membuat UU yang dibuat asal jadi tanpa menguntehrasikan aspek pertahanan Negara, watak buruk oknum kita mudah disuap dan Korup.
Geologis. ;
Bahwa di era global dan Digital saat ini, berdampak pesatnya ancaman suatu negara bisa terancam baik langsung dan tidak langsung,melalui tehknologi digital, suatu negara dengan mudah mendapat kan data potensi luasnya suatu negara untuk mencari celah pemanfaatan kondi si geografis luasnya suatu negara, baik melalui satelit, dan atau melalui infiltrasi businnis maupun politik melalui pemilihan kepala Daerah.Ancaman langsung dan tidak langsung, Pemerin tah harus memperhitungkan ancaman secara perspektip,negara lain tentu berkenpetingan atas kekayaan Sumber daya Alam Indonesia, faktor transsaksi sejumlah uang sebagai perpanjangan kepentingan negara lain menggunakan Taktik Piramida baik melalui businis, melalui politik,melalui NGO, dalam semua aspek , perhatian sangat tinggi pemerintah harus mewaspadai dan mengantisipasi jika terjadi indikasi infiltrasi dari Negara Asing.( Alfian )
Januari 2025
Penulis
Tengku Nusmir
