Lombok Timur — Sejak pertama kali tiang pancang Gedung BPKB Satlantas Polres Lombok Timur berdiri, keganjilan proyek ini pun ikut tumbuh. Nilainya mencapai Rp25,7 miliar, namun jejak pengawasan dan tata kelolanya terlihat setipis semen yang tak pernah diuji slump-nya.
Pemuda NWDI, SR Sakti Foundation, dan FKKM NTB mencium aroma yang sama: proyek ini seperti dirancang dalam ruang tanpa cermin—tak ada yang mau melihat apa yang benar dan apa yang melenceng.
MK yang Hilang: Proyek Berisinya Overlap, Pengawasan Tidak
Di proyek tiga lantai yang berdiri di zona rawan gempa, publik tak menemukan keberadaan Manajemen Konstruksi—komponen wajib yang menjadi mata independen pengawasan.
Seorang pakar teknik sipil dari ITB hanya menggeleng pelan:
“Gedung multi-lantai tanpa MK di zona gempa? Itu bukan kelalaian lagi, itu menghapus satu lapis keselamatan.”
Tanpa MK, proyek ini ibarat membangun bangunan dengan satu mata tertutup—dan mata yang tertutup itu justru mata pengawas.
K3 dan BPJS: Pekerja Seperti Statista yang Tak Terlihat
Di lapangan, pekerja tampak bekerja tanpa jaring pengaman, tanpa tali keselamatan, bahkan tanpa jaminan sosial. Mereka membangun gedung untuk institusi penegak hukum, sementara hukum keselamatan kerja tak tampak membangun mereka.
Mahsar dari Pemuda NWDI menyampaikan kritik pedas:
“Bagaimana mungkin gedung negara dikerjakan dengan standar keselamatan yang tidak layak? Kalau tidak jelas pengelolaan proyek itu kami masyarakat Lombok Timur akan aksi meminta BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap proyek itu”
Solar Non-Industri: Garis Tipis Antara Efisiensi dan Manipulasi
Isu penggunaan solar non-industri membuat publik makin bertanya: apakah proyek sebesar ini benar-benar diawasi atau hanya dijalankan sambil “melihat nanti”?
Pakar kebijakan publik menyebutnya sebagai “anomali rantai pasok”—istilah halus untuk sesuatu yang baunya tak lagi halus.
Pengadaan Material Diduga Dikendalikan Kapolres: Persimpangan Etika dan Kekuasaan
Inilah bagian yang paling dikhawatirkan masyarakat sipil: dugaan kendali Kapolres terhadap pengadaan material alam. Jika benar, ini bukan sekadar penyimpangan, tetapi tabrakan langsung antara kewenangan dan kepentingan.
Dalam tata kelola proyek publik, ini adalah zona merah, tempat integritas diuji dan seringkali tumbang.
Bayangan Ponpes Al Khoziny: Tragedi yang Menjadi Peringatan
Runtuhnya Ponpes Al Khoziny menjadi bayangan panjang bagi proyek ini. Sebuah peringatan bahwa bangunan yang dikerjakan tanpa disiplin teknik bukan hanya berisiko gagal—tetapi bisa memakan korban.
Mahsar memperingatkan:
“Kita tidak butuh tragedi kedua untuk belajar hal yang sama.”
Hearing Publik: Pertemuan Antara Data, Bukti, dan Tanggung Jawab
Koalisi masyarakat sipil akan membawa bukti visual, analisis teknis, grafik seismik, hingga rujukan SNI dalam hearing. Forum ini akan menjadi panggung di mana negara harus menjawab: apakah keselamatan publik benar-benar menjadi prioritas, atau hanya tema pidato seremonial.***
