Kompasnews
Hal-sel,
Tahapan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) yang digelar sebagai bagian dari proses menuju Musyawarah Daerah (Musyda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Selatan dinilai tidak berjalan maksimal.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel menyoroti bahwa Rapimpurda tidak menghasilkan keputusan yang signifikan, khususnya terkait penetapan Pengurus Kecamatan (PK), yang merupakan salah satu agenda penting menjelang Musyda.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menegaskan bahwa pengabaian agenda penetapan PK dapat mengancam legitimasi pelaksanaan Musyda KNPI Halsel. “Rapimpurda semestinya menjadi forum yang strategis untuk menyelesaikan persoalan teknis, terutama penetapan PK. Namun faktanya, hal itu justru terabaikan. Jika kondisi ini dibiarkan, Musyda berpotensi batal atau setidaknya cacat prosedur,” ujarnya.
Menurut Harmain, penetapan PK bukan hanya formalitas, tetapi menjadi dasar sahnya peserta Musyda. “Tanpa kejelasan PK, sulit memastikan Musyda berjalan sesuai mekanisme organisasi. Ini bisa menimbulkan konflik baru di internal KNPI Halsel,” tambahnya.
GPM Halsel mendesak panitia pelaksana maupun Steering Committee (SC) Musyda untuk segera memperbaiki tahapan yang belum tuntas, khususnya menyangkut penetapan PK. “Kami berharap ada sikap tegas dari panitia, agar Musyda tidak menjadi ajang formalitas belaka. Dan Karateker KNPI DPD II Kabupaten Halmahera Selatan dianggap gagal menyelenggarakan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musyda). Kalau tahapan dasar saja diabaikan, bagaimana bisa kita bicara tentang hasil Musyda yang sah dan berkualitas?” tegasnya.
Abubakar, s
