Kompasnews.co.id I Pangkalan Susu
Ribuan nelayan di wilayah Kecamatan Pangkalansusu sudah bertahun-tahun kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, baik jenis Solar maupun Pertalite.
Ironisnya, di daerah penghasil minyak dan gas ini tidak ada terdapat atau memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk nelayan.
Mirisnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang khusus buat memenuhi kebutuhan para nelayan telah tutup lama dan tidak beraktivitas lagi.
Untuk kebutuhan BBM, para nelayan yang tersebar di Desa Pulau Kampai, Desa Pulau Sembilan, Desa Pangkalansiata, Kel. Beras Basah, Kel. Bukit Jengkol, Desa Sei Siur dan sejumlah desa lainnya hanya dapat membeli BBM dari pedagang eceran dengan jumlah terbatas.
Sejumlah nelayan ditemui Kompas News.co.id, menyampaikan keluhan mereka akan sulitnya untuk mendapatkan BBM solar dan pertalite. Nelayan mengaku mereka sering terkendala ketika hendak pergi melaut akibat sulitnya mendapatkan BBM.
Brown, salah seorang nelayan tradisional mengatakan, ia selama ini membeli BBM kepada pedagang eceran dengan harga Rp9 ribu sampai Rp10 ribu per liter untuk solar dan pertalite Rp12 ribu per liter, bahkan bisa melebihi HET.
Sejak SPDN ditutup sekira 6 tahun lalu, para nelayan di daerah ini tidak pernah mendapatkan lagi BBM bersubsidi dari pemerintah.
Brown (75) meminta kepada pemerintah agar memikirkan kebutuhan nelayan untuk memperoleh hak atas BBM bersubsidi.
Sesuai data yang disampaikan Bupati Langkat saat Gubsu menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan buat nelayan, belum lama ini, jumlah nelayan di Langkat sebanyak 21.204 dan mayoritas nelayan berada di Pangkalansusu dengan jumlah mencapai 4.165 lebih-kurang para pemburu nabati di Pangkalan Susu.
Ironis, jumlah nelayan di daerah ini termasuk tergolong terbesar di Kabupaten Langkat, tapi para nelayan harus membeli BBM ke pedagang eceran dan sebagiannya membeli minyak bersumber dari kapal di pasar gelap pemasaran BBM ilegal. Ribuan pemburu nabati selama ini sulit mendapatkan BBM bersubsidi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Langkat, T.M Auzai, kepada Kompas News.co.id mengatakan, belum lama ini ada pengusaha yang sudah mengurus izin sampai ke kementerian untuk menghidupkan lagi SPDN, namun ia belum tahu apa progresnya.
Salah satu solusi mengatasi persoalan ini, kata Auzai, sudah ada dibentuk.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih”. Melalui wadah ini, Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat berharap, masing-masing desa dapat menyampaikan usulan para nelayan dan apa kebutuhan prioritas mereka khususnya para nelayan di Pangkalan Susu,ini. (Lkt-1)
