Sat Lantas Polresta Pati Gandeng Dishub Lakukan Rampcheck Bus di Terminal Kembang Joyo Pati

Daerah
Dilihat 247

Polresta Pati – Polda Jateng | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pati menggelar Operasi Keselamatan Candi 2025 di Terminal Kembang Joyo Pati pada Selasa (11/02/2025) Pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran 2025. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 10 Februari 2025 hingga 23 Februari 2025.

Dalam operasi ini, Satlantas Polresta Pati bekerja sama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), tim medis dari Dokkes Polresta Pati, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati. Mereka melakukan kegiatan preventif dan preemtif untuk meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pengecekan (rampcheck) kendaraan angkutan umum dan kendaraan pariwisata di Kabupaten Pati.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, melalui Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri, menjelaskan bahwa Operasi Keselamatan Candi 2025 akan mencakup berbagai kegiatan. Mulai dari tindakan preventif, preemtif, hingga penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal di jalan raya. Salah satu fokus utama adalah pengecekan atau rampcheck kendaraan angkutan umum dan pariwisata.

“Kami akan terus berupaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Pati,” kata Kompol Asfauri. “Dengan adanya Operasi Keselamatan Candi 2025 ini, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh dan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.”

Selain itu, Kompol Asfauri juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. “Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman di jalan raya,” pungkasnya ( wwhyu )

You might also like

‎Ketua Umum AKPERSI Mendesak Presiden Prabowo Subianto Reshuffle Menkomdigi‎‎JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ., C.F.L.E, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle), khususnya mencopot Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.‎‎Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah memblokir ribuan situs judi daring.‎‎Menurut Rino, klaim pemberantasan judi online tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia menilai promosi judi online masih dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial, bahkan kerap muncul di portal-portal berita.‎‎“Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal. Saya menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja secara efektif,” tegas Rino.‎‎Rino menambahkan, Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk sosok menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi kuat di bidang teknologi informasi, agar mampu mengatasi kejahatan digital secara serius dan sistematis.‎‎Dinilai Abaikan Organisasi Pers‎‎Selain persoalan judi online, AKPERSI juga menyoroti buruknya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers. Rino menilai adanya kesan tebang pilih dan diskriminasi terhadap organisasi pers, padahal insan pers merupakan corong utama penyampaian informasi pemerintah hingga ke akar rumput.‎‎Rino mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat AKPERSI telah dua kali melayangkan surat audiensi kepada Menkomdigi untuk berdiskusi terkait masa depan media dan kontribusi pers terhadap pemerintah. Namun, surat tersebut tidak mendapat respons.‎‎Bahkan, AKPERSI telah mengirimkan surat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia agar Menkomdigi atau perwakilannya berkenan hadir dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI yang dihadiri perwakilan 33 DPD dan 100 DPC se-Indonesia.‎‎“Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor: B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujar Rino.‎‎Judi Online Telah Menelan Korban‎‎Rino menegaskan, kegagalan komunikasi dan lemahnya penanganan judi online berdampak serius bagi masyarakat. Ia menyebut telah banyak korban yang mengalami depresi hingga kehilangan nyawa akibat jeratan judi online.‎‎Sebagai penguat, ia merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai bukti bahwa jaringan kejahatan digital masih beroperasi secara masif dan terorganisir.‎‎Reshuffle sebagai Langkah Penyelamatan Ruang Digital AKPERSI menegaskan bahwa tuntutan reshuffle ini bukan bentuk intervensi politik, melainkan langkah penyelamatan ruang digital nasional dari kerusakan yang lebih parah. Selain itu, reshuffle dinilai penting untuk membangun kembali harmonisasi komunikasi antara pemerintah dan insan pers, tanpa diskriminasi.‎‎“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,” kata Rino.‎‎Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret dan tegas demi menyelamatkan Ruang Digital Nasional serta melindungi generasi bangsa dari bahaya judi online.‎‎Rilis DPP AKPERSI‎

More Similar Posts