Padang Panjang, — Kompasnews.co.id
Pembangunan Gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) di RSUD Kota Padang Panjang, proyek yang semula digadang-gadang sebagai tonggak peningkatan layanan kesehatan kota, kini justru menjadi sorotan publik dan LSM. Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (P2NAPAS) secara resmi menyuarakan kekhawatiran atas lambatnya progres proyek yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat senilai lebih dari Rp11,8 miliar.
Sejak dimulai pada 18 Juli 2024, proyek ini ditargetkan rampung dalam 150 hari kalender. Namun, menjelang pertengahan tahun 2025, progres fisik belum juga menyentuh 75%. Di lapangan, kondisi proyek tampak stagnan. Tidak ada aktivitas berarti, dan sejumlah material dibiarkan terbengkalai. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas manajemen proyek dan komitmen terhadap hasil.
Tiga Titik Kritis yang Tak Bisa Diabaikan
- Revisi Nilai Kontrak & Gagalnya Serapan Anggaran
Nilai kontrak proyek yang awalnya sebesar Rp11,8 miliar dikoreksi turun menjadi Rp9,97 miliar, padahal alokasi anggaran mencapai Rp14,25 miliar. Efek langsungnya: pengadaan peralatan vital seperti meja laboratorium dibatalkan.
Catatan CEO:
“Penyesuaian nilai proyek tanpa kajian teknis yang terbuka justru memperbesar risiko hilangnya nilai manfaat. Efisiensi memang penting, tetapi bukan dengan mengorbankan elemen strategis.”
- Denda Keterlambatan Belum Ditegakkan
Keterlambatan proyek yang telah melampaui 120 hari sesuai kontrak seharusnya memicu denda hingga Rp1,11 miliar. Namun belum ada konfirmasi resmi mengenai penerapan sanksi ini.
Insight Profesional:
“Ketika klausul kontrak tak dijalankan, maka bukan hanya proyek yang gagal, tapi sistem tata kelola yang ikut dipertaruhkan.”
- Potensi Kelebihan Bayar & Masalah Teknis
Audit teknis mengindikasikan potensi kelebihan bayar sebesar Rp69,5 juta karena ketidaksesuaian volume pekerjaan. Sementara itu, sejumlah uji fungsional terhadap struktur dan sistem mekanikal belum dituntaskan.
Pandangan Strategis:
“Dalam proyek kesehatan, ‘cukup baik’ tidak cukup. Validasi teknis dan kualitas hasil akhir adalah bagian dari tanggung jawab sosial pemerintah.”
Sorotan Transparansi: Publik Menunggu Jawaban
Sejumlah upaya konfirmasi yang dilakukan P2NAPAS terhadap pihak-pihak terkait belum membuahkan respons. Direktur RSUD yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek belum memberikan pernyataan resmi.
Ketua Umum P2NAPAS, Ahmad Husein, menekankan bahwa kritik yang disampaikan bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan bukan untuk menghambat pembangunan.
Pernyataan Tegas:
“Kami ingin memastikan bahwa proyek publik seperti ini menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi bukan ancaman—itu fondasi kepercayaan publik.”
Catatan Redaksi
Kasus pembangunan Gedung IDT RSUD Padang Panjang menjadi pengingat pentingnya pendekatan berbasis hasil (result-based management) dan kepemimpinan proyek yang berani bertanggung jawab. Proyek infrastruktur kesehatan bukan sekadar angka dan beton, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dalam konteks pelayanan publik, keterlambatan dan ketidakterbukaan bukan hanya soal teknis, tapi juga soal reputasi institusi. Ke depan, penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk menempatkan integritas dan hasil nyata sebagai ukuran utama keberhasilan proyek publik.
Redaksi.
