Lombok Timur – Jeritan pelaku UMKM dan pedagang kecil kembali menggema. Ironis, ketika negara gembar-gembor mendukung usaha mikro agar naik kelas, di lapangan mereka justru dicekik tagihan pajak yang membengkak. Pedagang yang baru dua tahun berjualan diperlakukan bak korporasi besar, bahkan ada yang menerima tagihan hingga ratusan juta rupiah.
Badri (bukan nama sebenarnya), seorang pedagang kecil, dengan nada getir bercerita bagaimana ia nekat mengajukan pinjaman bank untuk menambah modal. Namun, alih-alih bisa mengembangkan usaha, kini ia ketakutan menghadapi ancaman pembekuan rekening. “Saya tanya ke petugas pajak, apa konsekuensinya kalau saya belum bisa bayar? Jawabannya singkat: rekening dibekukan. Kalau rekening dibekukan, bagaimana kami bisa berjualan? Modal saja dari bank, bukan dari warisan menteri,” ujarnya penuh sesak.
Kisah Badri bukan satu-satunya. Sejumlah pedagang kecil lain mengaku bukan hanya dicekik pajak, tapi juga dipersulit akses bahan dagangan. Rahmat (juga bukan nama sebenarnya), penjual BBM eceran, mengaku susahnya mencari Pertalite untuk dijual semakin menambah penderitaan. “Benar-benar dipersulit kita pedagang kecil ini sekarang, Pak. Apa mungkin negara ini bakal bubar? Hampir semua yang mau kita usahakan dipersulit pemerintah. Kalau ada yang mengajak turun ke jalan, kami siap minta keadilan,” katanya lantang kepada awak media.
Fenomena ini memunculkan tanda tanya besar: siapa sebenarnya yang ingin dimatikan oleh kebijakan pemerintah? UMKM yang selalu dielu-elukan sebagai tulang punggung ekonomi, atau justru rakyat kecil yang dianggap sapi perah? Alih-alih mendorong usaha tumbuh, kebijakan pajak justru berubah menjadi guillotine ekonomi yang siap memenggal harapan pedagang kecil.
Di tengah janji-janji manis tentang “UMKM naik kelas” dan “ekonomi kerakyatan”, faktanya negara seperti sedang latah mencari uang di dompet rakyat paling miskin. Pajak yang mestinya proporsional malah membengkak tanpa ampun. Yang tidak mampu bayar, diancam dengan pembekuan rekening—cara halus memutus nadi ekonomi kecil-kecilan.
Kini, kemarahan mulai menjalar. Pedagang BBM eceran dikabarkan mulai merapat ke kelompok penolak pajak, membentuk aliansi perlawanan. Mereka bukan lagi sekadar mengeluh, tapi bersiap melawan kebijakan yang mereka anggap tidak pro-rakyat. Jika jeritan kecil tak didengar, jangan salahkan bila kelak jeritan itu berubah menjadi teriakan lantang di jalanan.
Apakah negara ini sedang membangun ekonomi? Atau sedang menggali kuburannya sendiri dengan cara menindas pedagang kecil? Pertanyaan itu menggantung di udara, tajam dan penuh getir.***
(Agus_LB)
