Singkawang, Kalbar – Pemerintah Kota Singkawang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta untuk memberikan klarifikasi terkait perlakuan tidak ramah terhadap awak media. Insiden ini menimbulkan keresahan di kalangan wartawan dan masyarakat, karena pejabat publik seharusnya selalu terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
Saat media Suara Rakyat 21 dan media Radar Investigasi ingin bertemu dengan Bapeda Kota Singkawang untuk wawancara pada Selasa, 2 Agustus 2025, setelah mengisi buku tamu, namun awak media mendapatkan perlakuan yang kurang pantas dalam sambutannya. Rekan-rekan media mendapatkan tuduhan bahwa media sudah diberi uang, namun masih juga menaikkan berita negatif terhadap dirinya.
Terkait pernyataan tersebut, Wartawan Suara Rakyat 21 dan Radar Investigasi tidak pernah melakukan hal tersebut. “Kenapa kepala Dinas Bappeda Singkawang menuduh kami,” kata Ishak, salah satu wartawan, dengan kesal pada (2/9/2025).
Menurut Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kalbar, Alfian,pejabat pemerintah harus menjelaskan alasan jika ada masalah dengan pemberitaan media tertentu dan menunjukkan profesionalisme dalam berinteraksi dengan media. Perlakuan tidak ramah tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
Pernyataan ASN Bappeda Kota Singkawang yang menyebutkan bahwa media sudah diberi uang namun masih menulis berita negatif perlu diklarifikasi lebih lanjut. Pejabat publik harus memastikan bahwa hubungan dengan media berjalan secara profesional dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Kota Singkawang telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Misalnya, Pj Wali Kota Singkawang memimpin rapat evaluasi kinerja RPJMD dan koordinasi penyusunan revisi RPD Kota Singkawang, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kota yang lebih baik.
Namun, insiden perlakuan tidak ramah terhadap awak media ini dapat merusak citra pemerintah jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, Bappeda Kota Singkawang harus memberikan klarifikasi dan penjelasan yang memadai untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian, klarifikasi dari Bappeda Kota Singkawang diharapkan dapat memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Pemerintah harus selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik dalam berinteraksi dengan media dan masyarakat.
Dalam jangka panjang, transparansi dan keterbukaan informasi publik dapat membantu meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan dalam menjalankan tugasnya.
Dengan demikian, Kota Singkawang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik. (***/ Red)
