Kodim 0718/Pati Ikut Mensukseskan Pembangunan KDMP Di Wilayah Kab. Pati Dengan Mengikuti Ground Breaking Pembangunan KDMP

Daerah
Dilihat 924

Pati, Jumat (17/10/2025) – Ground Breaking Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) peletakan batu pertama oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) serentak digelar di 800 lokasi Se Indonesia siang tadi juga dilaksanakan di Kabupaten Pati Jawa Tengah, di (5) lima titik meliputi desa Muktiharjo Kec. Margorejo, Kayen Kec. Kayen, Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso, Banyutowo Kec. Dukuhseti, dan Godo Kec. Winong yang diikuti peserta dengan penuh antusiasme serta berjalan dengan lancar dan aman.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten II Sekda Kabupaten Pati Bapak H. Sudarsono, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Yogi, M.Han, Wakasat Polairud Polresta Pati Iptu Tamyis, S.H., serta sejumlah pejabat Forkopimda, kepala OPD, perwakilan kepala desa, dan tamu undangan lainnya.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, sambutan para pejabat terkait, dan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fisik KDMP.

Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Yogi, M.Han, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas program pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui wadah koperasi. Ia menegaskan bahwa pembangunan KDMP bukan sekadar peletakan batu pertama, tetapi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan ketahanan wilayah.

“TNI AD melalui Kodim 0718/Pati siap mendukung penuh program ini, baik dari sisi pengamanan, pendampingan, maupun pemberdayaan masyarakat. Ketahanan nasional berawal dari ketahanan wilayah, dan ketahanan wilayah dimulai dari desa yang mandiri dan sejahtera,” ujar Dandim dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Dandim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi menyukseskan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan UMKM di wilayah Kabupaten Pati. ( is )

You might also like

‎Ketua Umum AKPERSI Mendesak Presiden Prabowo Subianto Reshuffle Menkomdigi‎‎JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ., C.F.L.E, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle), khususnya mencopot Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.‎‎Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah memblokir ribuan situs judi daring.‎‎Menurut Rino, klaim pemberantasan judi online tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia menilai promosi judi online masih dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial, bahkan kerap muncul di portal-portal berita.‎‎“Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal. Saya menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja secara efektif,” tegas Rino.‎‎Rino menambahkan, Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk sosok menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi kuat di bidang teknologi informasi, agar mampu mengatasi kejahatan digital secara serius dan sistematis.‎‎Dinilai Abaikan Organisasi Pers‎‎Selain persoalan judi online, AKPERSI juga menyoroti buruknya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers. Rino menilai adanya kesan tebang pilih dan diskriminasi terhadap organisasi pers, padahal insan pers merupakan corong utama penyampaian informasi pemerintah hingga ke akar rumput.‎‎Rino mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat AKPERSI telah dua kali melayangkan surat audiensi kepada Menkomdigi untuk berdiskusi terkait masa depan media dan kontribusi pers terhadap pemerintah. Namun, surat tersebut tidak mendapat respons.‎‎Bahkan, AKPERSI telah mengirimkan surat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia agar Menkomdigi atau perwakilannya berkenan hadir dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI yang dihadiri perwakilan 33 DPD dan 100 DPC se-Indonesia.‎‎“Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor: B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujar Rino.‎‎Judi Online Telah Menelan Korban‎‎Rino menegaskan, kegagalan komunikasi dan lemahnya penanganan judi online berdampak serius bagi masyarakat. Ia menyebut telah banyak korban yang mengalami depresi hingga kehilangan nyawa akibat jeratan judi online.‎‎Sebagai penguat, ia merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai bukti bahwa jaringan kejahatan digital masih beroperasi secara masif dan terorganisir.‎‎Reshuffle sebagai Langkah Penyelamatan Ruang Digital AKPERSI menegaskan bahwa tuntutan reshuffle ini bukan bentuk intervensi politik, melainkan langkah penyelamatan ruang digital nasional dari kerusakan yang lebih parah. Selain itu, reshuffle dinilai penting untuk membangun kembali harmonisasi komunikasi antara pemerintah dan insan pers, tanpa diskriminasi.‎‎“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,” kata Rino.‎‎Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret dan tegas demi menyelamatkan Ruang Digital Nasional serta melindungi generasi bangsa dari bahaya judi online.‎‎Rilis DPP AKPERSI‎

More Similar Posts