Mingu.2 November 2025
Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Projo menegaskan bahwa pelindungan dan advokasi pekerja migran harus menjadi salah satu prioritas organisasi pasca Kongres III Projo di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Dalam penyampaian pandangan organisasi, Satgas P2MI Projo menyoroti bahwa kontribusi ekonomi pekerja migran yang diproyeksikan mencapai Rp 450 triliun per tahun harus diimbangi dengan pengawasan dan pelindungan yang kuat.

“Kami ingin memastikan pekerja migran Indonesia mendapatkan advokasi yang layak dan benar, dari pusat hingga daerah,” ujar Penasehat Satgas P2MI Projo, Judi Panca Nugroho S.Si.

Dorong Penanganan Unprosedural Secara Tegas
Satgas P2MI menilai persoalan penempatan pekerja migran unprosedural masih sulit dibendung, sehingga butuh peran ekstra dari organisasi publik seperti Projo untuk ikut mengawasi kebijakan pemerintah.

Pihaknya juga menyampaikan kesiapan bersinergi dengan Menteri P2MI Mukhtarudin, terutama dalam perumusan kebijakan pencegahan dan penindakan penempatan ilegal.

Pengurus Baru Menunggu SK DPP Projo
Satgas P2MI Projo memastikan akan menyusun formasi kepengurusan yang lebih kuat setelah keluarnya SK dari DPP Projo periode 2025–2030.

“Struktur baru akan dibentuk di seluruh Indonesia agar pendampingan bagi pekerja migran dapat menjangkau hingga pelosok,” kata Sekretaris Satgas, Toni Krismanto.

Komitmen Dukung Agenda Prabowo–Gibran
Satgas P2MI juga meminta dukungan penuh dari Ketua Umum Projo terpilih kembali, Budi Arie Setiadi, agar pelindungan pekerja migran menjadi bagian dari kontribusi Projo terhadap visi Indonesia Emas 2045.

“Kami akan tegak lurus pada garis perjuangan rakyat. Pekerja migran adalah bagian penting dari rakyat yang harus dijaga,” tegas Toni dalam penutupannya.***