babang, kompasnews co .id
Program mudik gratis yang diinisiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan (Halsel) menuai kritik tajam dari masyarakat. Meski tiket kapal digratiskan, para pemudik mengaku masih harus merogoh kocek cukup dalam untuk biaya angkut kendaraan (motor) dan upah buruh pelabuhan.
Total biaya yang mencapai ratusan ribu rupiah dianggap sangat memberatkan, terutama bagi warga dengan penghasilan menengah ke bawah.
Apa yang menjadi masalah utama adalah tingginya biaya tambahan di luar tiket kapal.
Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bastiong dan babang pada Rabu (18/03/2026), pemudik dibebankan biaya buruh motor darat sebesar Rp200.000 dan ongkos bagasi kapal sebesar Rp100.000. Angka ini dinilai tidak sejalan dengan jargon “gratis” yang dipromosikan pemerintah daerah.
Siapa yang paling terdampak adalah para mahasiswa dan pekerja sektor informal yang ingin pulang kampung.
Salah satu pemudik, Arifin, mengungkapkan kekecewaannya karena total uang Rp300.000 yang dikeluarkan hampir menyamai harga tiket normal jika digabung dengan biaya lainnya. Ia merasa “terjebak” dengan label gratis yang ternyata tidak mencakup biaya logistik kendaraan.
Mengapa hal ini terjadi diduga karena kurangnya koordinasi antara panitia mudik gratis dari Pemda Halsel dengan pihak otoritas pelabuhan serta serikat buruh. Tidak adanya subsidi atau regulasi harga khusus bagi peserta mudik gratis membuat para buruh bagasi tetap memberlakukan tarif komersial yang tinggi kepada para pemudik.
keluhan ini mulai memuncak? Sejak H-4 lebaran, saat arus mudik mulai padat. Penumpukan kendaraan di dermaga diperparah dengan proses negosiasi harga antara pemudik dan buruh yang alot. Warga berharap pemerintah hadir saat itu juga untuk menertibkan tarif agar tidak terjadi pungutan yang mencekik di tengah euforia pulang kampung.
Dimana lokasi titik berat biaya ini tersebar di beberapa pelabuhan penghubung utama di Halmahera Selatan. Selain di pelabuhan keberangkatan, kekhawatiran serupa juga muncul untuk proses penurunan kendaraan di pelabuhan tujuan. Ketidaksinkronan aturan biaya di titik-titik ini membuat anggaran mudik warga membengkak tak terduga.
Bagaimana solusi yang diharapkan warga adalah adanya intervensi langsung dari Bupati atau Dinas Perhubungan Halsel. Warga meminta agar Pemda tidak hanya menggratiskan tiket orang, tetapi juga melakukan standardisasi atau subsidi biaya buruh angkut motor.
Jika biaya tambahan mencapai Rp300.000, maka esensi dari program bantuan sosial ini dianggap hilang dan hanya menjadi seremonial belaka.
Sebagai penutup, masyarakat berharap Pemda Halsel melakukan evaluasi total terhadap skema mudik gratis di tahun-tahun mendatang.
Tanpa adanya pengawasan terhadap biaya-biaya sekunder di lapangan, program ini hanya akan menjadi beban baru bagi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi di tengah kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran
Penulis : Abubakar s
