Abu Khaidir Dukung Jokowi Ke Rumoh Geudong, Penyelesaian Pelanggaran HAM Presiden Harus Diapresiasi.

Daerah
Dilihat 1,979

Kompasnews.co.id

Aceh – Abu Khaidir, Ketua Fast Respon counter polri Aceh dan Ketua KAJAK ACEH, mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rumoh Geudong, Pidie, Aceh. Kunjungan ini merupakan kick-off penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi selama konflik Aceh pada rentang waktu 1989-1998.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Pidie, Aceh pada Selasa, 27 Juni 2023 mendatang. Dalam Kunker tersebut, Jokowi akan memulai proses penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.

Abu Khaidir, yang merupakan tokoh penting dalam upaya rekonsiliasi di Aceh, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi dalam langkah-langkahnya untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Ia mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bergandengan tangan dan membangun paradigma berpikir yang lebih bersih, sehat, dan maju.

“Mari kita bangun paradigma berpikir lebih bersih, sehat, dan maju. Sejarah berdarah itu jangan kita ulangi lagi,” ungkap Abu Khaidir.

Lebih lanjut, Abu Khaidir menyampaikan kebanggaannya atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat, terutama oleh Presiden Jokowi. Ia mengapresiasi kesetiaan Presiden Jokowi dalam melestarikan budaya Aceh dan sejarah perjuangan Aceh yang diakui secara nasional.

“Kepedulian pemerintah pusat, terutama Presiden Jokowi, sangatlah menggembirakan. Sebagai masyarakat Aceh, kita sangat menghargai langkah-langkah beliau dalam menghadapi masa akhir jabatannya dengan fokus pada penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di Aceh,” tambahnya.

Abu Khaidir berharap bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Rumoh Geudong akan menjadi awal yang baik dalam memulai proses rekonsiliasi dan penyembuhan luka-luka masa lalu. Ia juga berharap bahwa Aceh dapat melangkah maju sebagai daerah yang sejahtera dan damai, tanpa adanya lagi pelanggaran HAM yang mengerikan.

Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi diharapkan akan menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, serta tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendengarkan aspirasi dan memastikan bahwa penyelesaian masalah pelanggaran HAM dilakukan dengan berkeadilan dan menjaga perdamaian di Aceh.

Dengan adanya dukungan penuh dari Abu Khaidir dan berbagai elemen masyarakat Aceh lainnya, diharapkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh dapat berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi Bu korban serta membawa perdamaian yang langgeng bagi seluruh masyarakat Aceh. (KASIM)

You might also like

‎Ketua Umum AKPERSI Mendesak Presiden Prabowo Subianto Reshuffle Menkomdigi‎‎JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ., C.F.L.E, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle), khususnya mencopot Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.‎‎Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah memblokir ribuan situs judi daring.‎‎Menurut Rino, klaim pemberantasan judi online tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia menilai promosi judi online masih dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial, bahkan kerap muncul di portal-portal berita.‎‎“Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal. Saya menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja secara efektif,” tegas Rino.‎‎Rino menambahkan, Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk sosok menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi kuat di bidang teknologi informasi, agar mampu mengatasi kejahatan digital secara serius dan sistematis.‎‎Dinilai Abaikan Organisasi Pers‎‎Selain persoalan judi online, AKPERSI juga menyoroti buruknya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers. Rino menilai adanya kesan tebang pilih dan diskriminasi terhadap organisasi pers, padahal insan pers merupakan corong utama penyampaian informasi pemerintah hingga ke akar rumput.‎‎Rino mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat AKPERSI telah dua kali melayangkan surat audiensi kepada Menkomdigi untuk berdiskusi terkait masa depan media dan kontribusi pers terhadap pemerintah. Namun, surat tersebut tidak mendapat respons.‎‎Bahkan, AKPERSI telah mengirimkan surat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia agar Menkomdigi atau perwakilannya berkenan hadir dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI yang dihadiri perwakilan 33 DPD dan 100 DPC se-Indonesia.‎‎“Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor: B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujar Rino.‎‎Judi Online Telah Menelan Korban‎‎Rino menegaskan, kegagalan komunikasi dan lemahnya penanganan judi online berdampak serius bagi masyarakat. Ia menyebut telah banyak korban yang mengalami depresi hingga kehilangan nyawa akibat jeratan judi online.‎‎Sebagai penguat, ia merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai bukti bahwa jaringan kejahatan digital masih beroperasi secara masif dan terorganisir.‎‎Reshuffle sebagai Langkah Penyelamatan Ruang Digital AKPERSI menegaskan bahwa tuntutan reshuffle ini bukan bentuk intervensi politik, melainkan langkah penyelamatan ruang digital nasional dari kerusakan yang lebih parah. Selain itu, reshuffle dinilai penting untuk membangun kembali harmonisasi komunikasi antara pemerintah dan insan pers, tanpa diskriminasi.‎‎“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,” kata Rino.‎‎Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret dan tegas demi menyelamatkan Ruang Digital Nasional serta melindungi generasi bangsa dari bahaya judi online.‎‎Rilis DPP AKPERSI‎

More Similar Posts