Lombok Timur — 9 Desember 2025. Selasa malam di depan Mapolres Lombok Timur berubah menjadi panggung ketegangan setelah massa kompoi pra-aksi “Rabu Keramat” menggelar konvoi protes atas dugaan penyimpangan proyek pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Satlantas Polres Lombok Timur yang bernilai Rp 25,7 miliar.
Aksi dimulai dari Taman Rinjani sebelum massa memutar melewati Mapolres. Putaran pertama berlangsung kondusif, namun situasi berubah tegang saat putaran kedua konvoi dihadang puluhan aparat tepat di depan kantor Polres.
Aparat Menghadang, Massa Memanas
Ketegangan pecah ketika salah satu aparat diduga mengeluarkan ancaman kepada koordinator lapangan aksi, Zaeni Hasyari, yang juga Ketua Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS Bersatu).
Menurut kesaksian Zaeni, seorang aparat menarik kerah bajunya sekaligus melontarkan ancaman personal:
“Saya tahu kamu anak mana, saya tahu siapa keluargamu. Nanti saya akan cari kamu ke rumah,” ujar salah satu aparat, sebagaimana dikutip Zaeni.
Insiden ini memicu kemarahan massa.
Koordinator Umum Aksi, Fahri Rahman, menegur aparat yang melakukan penjegalan dan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk abuse of power yang merusak citra kepolisian.
Fahri menegaskan bahwa massa sudah bersurat resmi untuk pelaksanaan aksi jilid 2, sehingga penghadangan dianggap tidak berdasar dan melanggar prinsip freedom of expression.
Sorotan Keras ke Proyek 25,7 Miliar
Dalam orasinya, Fahri kembali menyoroti dugaan penyelewengan anggaran dan pelanggaran teknis pada proyek Gedung Pelayanan BPKB senilai 25,7 miliar tersebut.
Menurut Fahri, sejak mencuatnya protes publik, pelaksana proyek disebut-sebut bekerja terburu-buru seminggu terakhir, bahkan memadatkan tanah hingga tengah malam, menimbulkan getaran yang dirasakan warga.
Seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek mengeluhkan:
“Sejak mulai demo itu Pak, tidur kami tidak nyaman. Ada gempa lokal karena alat berat bekerja siang-malam memadatkan tanah.”
Keluhan warga menambah daftar kecemasan, terutama terkait aspek keselamatan bangunan di wilayah rawan gempa seperti Lombok Timur.
Pertanyaan Besar: Dimana Pengawasan?
Fahri mempertanyakan mengapa pemadatan tanah baru dilakukan setelah aksi masyarakat, dan bahkan mengkritisi dugaan absennya pondasi di bawah sloof dasar — sebuah pelanggaran fatal jika benar terjadi, mengingat wilayah tersebut berada pada jalur seismik aktif.
“Ini proyek besar, 25,7 miliar. Kenapa dikerjakan seperti proyek darurat? Kenapa seperti mengejar waktu setelah ada protes masyarakat? Di mana pengawasan, dan kenapa semua pihak pelaksana membisu?”, tegas Fahri.
Sunyi dari PT Pelaksana & Sikap Polres Dipertanyakan
Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana proyek belum memberikan klarifikasi, memunculkan kesan seolah-olah memilih diam di tengah tekanan publik.
Sementara itu, tindakan aparat dalam menghadang massa serta dugaan intimidasi personal menambah panjang daftar pertanyaan masyarakat terhadap sikap Polres Lombok Timur.
Aksi “Rabu Keramat” dipastikan akan berlanjut, dengan massa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sebelum dugaan penyelewengan anggaran berskala miliaran rupiah tersebut dibuka secara transparan.***
(Tim)
