Jateng – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin turut menanggapi Bantuan Sosial (Bansos) beras yang diperuntukkan untuk warga terdampak bencana kekeringan. Hal ini ia sampaikan pasca pertemuannya bersama dengan Koalisi Lembaga Pati (KLP) di Gedung DPRD kabupaten Pati Jawa Tengah, Senin (6/11).
Koalisi Lembaga Pati ( KLP ) mempertanyakan Bansos beras yang hingga kini belum direalisasikan. Seperti diketahui, sejak penetapan status tanggap darurat bencana Kekeringan September lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati diwajibkan untuk menggelontorkan Bansos.
Sayangnya, hingga November ini Bansos tersebut belum juga direalisasikan. Ali menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang dalam hal ini adalah Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro lambat dalam menghadapi masalah ini.
Bersamaan dengan Pj Bupati Henggar dan Sekertaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Jumani, Ali bakal membahas masalah ini lebih lanjut agar tidak terulang dikemudian hari.
“Teman-teman lembaga menganggap pemerintah kurang satset. Terkait ini juga kami DPRD merasakannya bahwa pemerintahan kurang satset. Nanti kita akan bicarakan bersama pak Pj dan pak Sekda selaku Ketua TAPD,” ujarnya.
Ali pun berharap agar Bansos ini bisa segera direalisasikan. Sesuai dengan informasi yang diterima olehnya, Bansos ini sejatinya bakal segera diberikan besok Selasa (7/11).
Ia juga memaklumi, banyak dari masyarakat kurang mampu menantikan Bansos ini. Di tengah musim kemarau panjang, Ali menyadari kebutuhan pokok masyarakat juga turut meningkat, sehingga Pemkab dinilai lambat dalam menyalurkan Bansos ini.
“Bantuan ini kan harusnya disalurkan oleh kepala desa. Bantuan yang sudah ada tapi belum disalurkan kami belum tahu. Tapi memang besok Selasa baru ada penyerahan lebih dari 10 ribu Bansos. Mudah-mudahan itu yang termasuk ditanyakan oleh teman-teman KLP,” imbuh Politisi dari PDIP ini.
Permasalah Bansos ini memang menjanjikan perhatian publik akhir-akhir ini. Sehingga Ali Badrudin berharap agar Pemkab bisa serius dalam bekerja, dan masalah serupa tidak terulang kembali. ( is )
