Lombok Timur – Janji manis Bupati Lombok Timur, Iron, yang sempat berkoar akan membebaskan pajak bagi warga miskin, ternyata terbukti hanya sebatas retorika politik. Faktanya, hingga Agustus 2025, tim operasi penagihan pajak (opjar) masih terus memburu rakyat kecil dengan cara-cara yang dinilai menekan psikologis warga.

Di lapangan, tim opjar kerap datang bergerombol layaknya gerombolan penagih hutang. Alih-alih memberi solusi, kehadiran mereka justru menambah ketakutan masyarakat. “Kami merasa diperlakukan seperti penjahat, padahal hanya rakyat kecil yang sulit mencari makan,” ungkap salah seorang warga, Kamis (28/8).

Kekecewaan warga makin memuncak setelah beredar kabar bahwa Bupati Iron justru menanggapi enteng keresahan rakyat. “Biarkan saja ribut,” ujar bupati kepada seorang warga, yang meminta namanya dirahasiakan. Pernyataan itu dianggap menantang, bahkan melecehkan penderitaan rakyat miskin.

Seorang tokoh masyarakat menyebut sikap tersebut sama saja dengan memperlihatkan wajah asli seorang pemimpin yang abai terhadap derita rakyat. “Ucapan itu menempatkan bupati layaknya seorang pati, bukan pemimpin yang melindungi,” tegasnya.

Kini, gelombang penolakan terus membesar. Warga dari berbagai desa mulai membentuk kelompok perlawanan untuk menolak praktik penarikan pajak yang mereka anggap zalim. Aksi besar-besaran di Kantor Bupati Lombok Timur pun tengah dipersiapkan pada September mendatang.

Janji politik yang berujung “omon-omon” ini bukan sekadar soal pajak, tetapi mencerminkan rusaknya kepercayaan rakyat terhadap pemimpin daerah. “Bupati sudah kehilangan wibawa di mata rakyat. Ketika ucapan tidak sejalan dengan tindakan, yang tersisa hanyalah kekecewaan dan perlawanan,” pungkas seorang tokoh lain.

Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada klarifikasi resmi dari Bupati Iron mengenai kisruh penarikan pajak yang kian menyulut amarah warga.

(Ping77)