Geostrategi menggelar sebuah agenda bertajuk “Industri dan Ketahanan Ekosistem” yang dilaksanakan di Daerah Jakarta Timur, di hadiri pula dengan beberpa akdemis dan pemerhati lingkungan (Kamis, 25/01/2024)
meski tidak begitu banyak yang antusias lantaran situasi pemilu presiden yang akan di selenggarakan pada 14 Februari 2024, namun sangat penting juga situasi ekonomi dan kondisi sosial lainya di Maluku Utara tetap menjadi wacana.
“Sektor kelautan memiliki peluang untuk menjadi salah satu penopang ekonomi negeri ini di masa depan. Masih banyak kekayaan di laut kita yang belum dimanfaatkan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.” “Tuturnya Adriansyah (Ketua Yayasan Menggiring Arus Dunia).
Lanjut, dengan adanya kebijakan hilirisasi industri ekstra aktif di oleh pemerintah pusat dengan upaya menumbuhkan perekonomian negara dalam mengatasi kemiskinan, maka di aktualisasikanlah program strategis nasional di antaranya menetapkan kawasan tertentu sebagai swakelo industri pertambangan.
Pada kesempatan yang sama Maluku Utara terdiri dari dua kabupaten di kepulauan Halmahera menjadi konsentrasi industri pertambangan, yang bergerak di sektor pengelolaan Nikel, Batubara, Uranium dan Energi. Sejauh ini beragaram variabel resiko yang masih minim untuk ditangani, padahal juga menguntungkan bagi vektor ekonom lain dari pada ekstraaksi pertambangan.
Dalam studi geografis Maluku Utara sendiri memiliki luas laut lebih besar ketimbang daratan, berkisar 76% lebih, artinya kekuatan sektor ekonomi kelautan yang menjadi prioritas tersendiri masih sangat begitu tidak berkelanjutan.
padahal urgensi dari kelautan adalah sebuah roadmap kebijakan global maupun nasional itu sendiri yang datang dari konsepsi blu economy, dan didalamnya terdapat aspek ketahanan dan peluang, diantaranya ketahanan laut, pesisir, pemanfaatan kawasan karbon untuk income pajak dalam redeistribusi daerah yang mengarah pada PAD.
Antara laut dan penguncian ekosisten yang berkeadilan tentunya harus ada konsentrasi tersendiri bagi perusahan yang tersebar di Maluku Utara, yakni di Kepulauan Halmahera maupun pulau kecil yang lain.
Sebagai forum kajian futuristik Forum kajian Geostrategi upayakan memberi sinyal kondisi 20 tahun mendatang dengan beragam formula yang digarap dan berharap menajdi pertimbangan pemerintah daerah maupun Industri Pertambangan yang ada di Maluku Utara.
poin-poin yang disodorkan untuk menjadi titik temu antara kebijakan daerah dan pihak perusahaan : prioritas CSR oleh perusahaan harus kompatibel dengan pelestarian ekosistem laut dan ketahanan pesisir, wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU Tentang Kelautan No 32 Tahun 2014. Mempercepat pembangunan blu economy, pemanfaatan blu carbon yang ditangkap melalui ekosistem laut dan pesisir laut Halmahera.
Habitat dan spesiesnya akan dapat bertahan dalam tempo waktu yang ditentukan jika poin diatas menajdi dasar rumusan Tata Ruang maupun Perencanaan Pembangunan Daerah Kepualauan, khususnya area yang di dominasi oleh Industri pertambangan di Maluku Utara. “Tutupnya..
Sumber : Liputan
Editor : Redaksi
