Kompasnews.co.id- Sumatera Utara, Batu Bara- Hasil pengerjaan gedung kantor Bupati Batubara yang menghabiskan uang APBD, sebesar Rp 54 miliar, saat ini sudah dilakukan perbaikan, dibeberapa titik. Diduga kuat hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi atau non “kualitas. Selasa 26/3/2024.
Pembangunan gedung kantor Bupati Batubara yang dibangun diatas lahan Eks PT Socfindo, tepatnya di Kelurahan Lima Puluh, yang dilaksanakan oleh PT Tureloto Batu Indah (TBI), dengan konsultan pengawas PT Biro Bangunan Selaras (KSO), CV Multi Partner Coonsultant, dengan kontrak: 005/SP/SPH-PPK/DPUTR-BB/2023 itu kini menjadi sorotan publik.
Pasalnya proyek senilai Rp.54.000.759.986,50 yang dikerjakan PT TBI itu saat ini sudah mengalami kerusakan, diantaranya, di 2 (dua) pintu jalan keluar, arah belakang, yang terbuat dari kaca itu saat ini sudah berada diatas lantai. “Atap bocor, plafon terkelupas, dan seluruh dinding kaca di bagian luar goyang”, terlihat jelas apa dari penyebab nya ?.
Mirisnya lagi, saat ini pintu kaca tersebut sedang dilakukan perbaikan, anehnya lagi, perbaikan pintu kaca itu dilakukan oleh Juriansyah Sitorus, adalah salah satu oknum TKS bagian penerangan (listrik).
Saat di konfirmasi, Juriansyah mengaku, “iya Bang, memang saya yang mengerjakan, sekedar mengisi waktu kosong,” ujarnya kepada awak media.
Gedung kantor Bupati yang baru selesai dikerjakan pada akhir 2023 lalu, dan sudah dibayarkan sebesar 87% itu, juga langsung diresmikan oleh Ir. H. Zahir M.A.p menjelang masa jabatannya sebagai Bupati Batubara berakhir.
Kadis PUTR Kabupaten Batu Bara, Kurnia saat ditemui di gedung kantor Bupati mengatakan, “kalau dinding kaca memang harus elastis (lentur), menurut saya, tidak ada masalah”.
“Ya harus goyang, terkait dari hasil pengerjaan gedung kantor Bupati, kami percayakan pada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan saat ini BPK masih di Batubara”, ujarnya singkat.
Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tamrin mengatakan, “untuk pelaksanaan pekerjaan ini, sudah dibayarkan sebesar 87%, dan sisanya 13% lagi, 5 % dana perawatan dan sisanya yang akan dibayarkan kepada rekanan”, jelas Tamrin.
Sementara, Pj Bupati Batubara Nizhamul saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, beliau menjawab, “saya juga memperhatikan itu Pak”, jawabnya singkat.
Yang mana, sampai saat ini, bangunan gedung kantor Bupati Batu Bara, masih menimbulkan pertanyaan dari publik, siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab, dari hasil pekerjaan tersebut, yang sudah menghabiskan dana puluhan milyar rupiah tersebut. (Al 70)
