Kompasnews.co.id – HALSEL – Insan pers di Halmahera Selatan secara resmi menyatakan boikot peliputan terhadap kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, pada Senin, 30 Juni 2025. Boikot ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh ajudan gubernur terhadap wartawan di lapangan.

Dalam video yang beredar, tampak beberapa jurnalis dihalangi, diminta menjauh, dan dilarang mengambil dokumentasi saat hendak meliput agenda resmi gubernur.

Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Halmahera Selatan, Abubakar Sumaila, S.Pi, mengecam keras insiden tersebut.

“Ini adalah bentuk pelecehan terhadap kerja jurnalistik. Ajudan Gubernur bertindak arogan dan tidak menghargai kebebasan pers yang dijamin undang-undang,” tegas Abubakar.

Sikap tegas juga disampaikan oleh Solidaritas Wartawan Indonesia (SWI) Halmahera Selatan, yang turut mengecam perlakuan tidak profesional tersebut dan menyatakan bahwa tindakan itu telah mencederai martabat profesi wartawan.

GWI dan SWI Halmahera Selatan menilai bahwa tindakan penghalangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara tegas melindungi kebebasan dan independensi pers.

Adapun pasal-pasal yang dinilai dilanggar antara lain:

Pasal 4 Ayat (2): “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”
Pasal 8: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”
Pasal 18 Ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun institusi TNI terkait insiden yang terjadi.** Red