Pasaman Barat – Kompasnews.co.id
Janji manis Universal Health Coverage (UHC) Plus yang pernah dijual pasangan Yulianto – M. Ihpan saat kontestasi politik 2024 kini berubah menjadi kekecewaan publik. Alih-alih menjadi program unggulan yang menyejahterakan, UHC Plus justru dihentikan dengan alasan klasik: defisit anggaran.
Padahal, UHC Plus bukan sekadar jargon kampanye. Program ini merupakan wujud konkret keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945. Kehadiran negara dalam menjamin kesehatan warganya adalah kewajiban, bukan pilihan. Namun faktanya, hingga Rabu (17/9/2025), janji tersebut belum juga terealisasi.
Bung Basit: “UHC itu Hak, Bukan Sekadar Janji”
Aktivis pemerhati kebijakan publik, Abdul Basit, menilai sikap Pemda Pasaman Barat sebagai bentuk abai terhadap kebutuhan dasar rakyat.
“UHC mestinya prioritas, bukan opsi. Pemerintah daerah tidak bisa terus berlindung di balik kata defisit. Kalau tidak mampu mencari solusi, sebaiknya jangan jadi pemimpin. Karena setiap kebijakan mereka itu penentu hidup-mati masyarakat kecil,” tegas Basit.
Basit menyebut Pemda gagal membaca potensi daerah. Sawit, pariwisata, hingga tambang semestinya bisa digerakkan sebagai sumber penguatan PAD. Bahkan CSR perusahaan sawit yang jumlahnya puluhan bisa dialihkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
Kritik Tajam untuk Forkopimda
Tak berhenti di situ, Basit juga menyindir keras Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Pasaman Barat. Menurutnya, mereka lebih nyaman berleha-leha di kursi empuk ketimbang mencari jalan keluar.
“Pasaman Barat butuh pemimpin yang lugas, cerdas, dan ikhlas bekerja. Bukan pemimpin yang pandai cari muka untuk kontestasi berikutnya. Jangan biarkan rakyat mati pelan-pelan hanya karena kalian gagal berpikir,” sergahnya.
Ancaman Aksi Akbar
Sebagai bentuk tekanan, Basit mengultimatum Pemda. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan soal nasib UHC Plus, elemen masyarakat akan menggelar aksi akbar di kantor Forkopimda.
“Sudah saatnya rakyat bicara lebih keras. Kalau Pemda masih tutup mata, jangan salahkan masyarakat bila turun ke jalan,” tandasnya.
Tanggapan LSM P2NAPAS
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, turut menyoroti kebijakan penghentian UHC di Pasaman Barat.
“Ini kemunduran serius. Tahun lalu Pemda bahkan menerima penghargaan nasional. Ironis, di awal 2025 justru UHC dihentikan dengan alasan anggaran tidak mencukupi. Dan tentu saja, rakyat kecil yang paling menanggung akibatnya,” ungkap Ahmad Husein.
Redaksi.
