Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pemkab Tapsel, senilai Ratusan Juta Rupiah Tidak Valid dan Berresiko Tidak Tepat Sasaran.

Daerah
Dilihat 170

Sipirok -Kompasnews.co.id
Pada TA 2022, Pemkab Tapanuli Selatan menganggarkan belanja
iuran jaminan/asuransi untuk pembayaran kepesertaan penduduk pada program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.913.454.100,00.

Jumlah
peserta yang dijaminkan yaitu sebanyak 36.199 jiwa untuk penduduk Kabupaten Tapanuli
Selatan.
Pembayaran Iuran JKN bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemkab Tapanuli
Selatan s.d. bulan Oktober 2022 atas tagihan bulan Januari s.d. Oktober 2022 kepada BPJS
Kesehatan Cabang Padangsidimpuan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(LS) melalui tujuh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hasil pemeriksaan BPK atas realisasi belanja iuran jaminan/asuransi diketahui hal-hal berikut:

a. Berdasarkan Berita Acara rekonsiliasi data peserta JKN Penduduk yang didaftarkan
antara Pemkab Tapanuli Selatan dan BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan
Nomor 2554/BA/I.10/1220 dan Nomor 440/68173/2020 tanggal 7 Desember 2020,
diketahui untuk Tahun 2022 Dinas Kesehatan tidak melakukan verifikasi data
penduduk yang telah meninggal dunia karena keterbatasan data yang diperoleh.

b. Terdapat iuran jaminan/asuransi yang masih dibayarkan atas nama penduduk yang
telah meninggal dunia berdasarkan pengujian antara data pembayaran Penerima
Bantuan Iuran (PBI) yang ditagihkan pihak BPJS melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) TA 2022 untuk tagihan bulan Januari s.d. Oktober 2022

c. Terdapat iuran jaminan/asuransi yang masih dibayarkan atas nama penduduk yang
telah dinyatakan pindah dan/atau tidak dikenal

d. Terdapat data 613 orang perserta yang tidak dikenal atau tidak diketahui identitas
kependudukannya, yang

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pasal 10 ayat (1):
a) Huruf e yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
b) Huruf k yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Permasalahan tersebutmengakibatkan:
a. Pertanggungjawaban pembayaran iuran BPJS berisiko tidak valid;
b. Potensi kelebihan pembayaran atas peserta yang telah meninggal dunia;
c. Pembayaran iuran peserta yang telah pindah dan dinyatakan tidak dikenal berisiko tidak
tepat sasaran.

Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan
pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran iuran BPJS;
b. Pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas Kesehatan kurang cermat dalam
melakukan verifikasi pembayaran iuran BPJS;
c. Bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan kurang cermat dalam menerbitkan
dokumen pembayaran iuran BPJS.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan melalui Kepala Dinas
Kesehatan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Selatan agar memerintahkan
Kepala Dinas Kesehatan :
a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran iuran BPJS;
b. Bersama Inspektur melakukan rekonsiliasi data peserta BPJS Kesehatan Cabang
Padangsidimpuan untuk menentukan akurasi data peserta dan menelusuri kelebihan
pembayaran iuran atas peserta yang telah meninggal dunia, pindah, dan data tidak
ditemukan. Atas kelebihan pembayaran iuran agar diperhitungkan (kompensasi)
sebagai pembayaran kewajiban iuran peserta pada periode berikutnya;
c. Menginstruksikan:
1) Pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas Kesehatan lebih cermat dalam
melakukan verifikasi pembayaran iuran BPJS;
2) Bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan lebih cermat dalam menerbitkan
dokumen pembayaran iuran BPJS.

Redaksi

You might also like