Matim-NTT, Kompasnews.co.id- Sudah menjadi budaya buruk para pemangku kebijakan di negeri ini. Proyek besar yang berhubungan dengan kemaslahatan umum dibangun asal-asalan. Dari kesekian banyak preseden proyek pemerintah yang dibangun asal-asalan di Manggarai Timur, salah satunya pelabuhan Pota yang berlokasi di Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
Bagaimana tidak, sejak diresmikan delapan tahun lalu oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut hingga kini pelabuhan itu tidak beroperasi. Selain masyarakat Kelurahan Baras sudah merasa muak dengan keadaan ini, antara lain salah seorang aktivis pemuda mulai angkat bicara memberi peringatan kepada seluruh pemangku kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pelabuhan tersebut.
Kepada media ini melalui rilis, aktivis kelahiran Manggarai Timur, Bung Arman yang merupakan Ketua Umum Organisasi Massa, Gerakan Mahasiswa Mahasiwa Pejuang Kerakyatan (GMPK) Indonesia menyampaikan sikap secara kelembagaanya bahwa kehadiran pelabuhan Pota seharusnya mendongkrak taraf kehidupan perekonomian warga.
“Historis kehadiran pelabuhan Pota, Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perekonomian daerah Manggarai Timur. Sejak dibangunnya tahun 2015 hingga diresmikan pada tahun 2016 sampai sekarang tidak beroperasi. Kuat dugaan kami, hal itu terjadi karena pengerjaan proyek yang asal asalan juga ketidakmatangan secara perencanaanya,”
tegas Arman selaku Ketua umum GMPK. (16/08/2024).
Lanjut ia katakan, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pejuang kerakyatan (GMPK) menyatakan bahwa Pelabuhan Pota sejak diresmikan oleh Menteri Perhubungan RI, Ignas Jonan tahun 2016 silam, sampai kini belum ada aktivitas, bahkan dibiarkan mubazir.
Untuk diketahui, Dana pembangunan pelabuhan Pota bersumber dari APBN dengan jumlah alokasi anggarannya sekitar 34,5 M.
Masyarakat Pota dan sekitarnya, lebih khusus masyarakat Manggarai Timur sangat membutuhkan pelabuhan tersebut. Sebab proyek pembangunan pelabuhan itu bukan hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Uang negara untuk membangun pelabuhan ini sangat besar. Namun dibiarkan mubazir. Pada tahun 2015 pelabuhan ini dibangun dan pada bulan Mei 2016, pelabuhan ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan. Sejak diresmikan sampai sekarang pelabuhan tersebut tidak dimanfaatkan,” ungkap ketua umum GMPK
Lebih lanjut, Arman mengungkapkan kehadiran Pelabuhan Pota sangat penting dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi diwilayah itu. Selain memperlancar dan mempercepat akses transportasi laut, juga membantu masyarakat lokal memasarkan hasil komoditi mereka keluar daerah.
“Gerakan Mahasiswa Pejuang kerakyatan mendesak Kementerian Perhubungan RI melalui Pemerintah Daerah Manggarai Timur
agar segera turun ke lokasi untuk melihat dari dekat kondisi terkini pelabuhan tersebut.
Kami juga meminta Kemenhub RI segera memfungsikan pelabuhan itu untuk kegiatan bongkar muat barang dan penumpang” tutup Arman, Aktivis kelahiran Ronting, Manggarai Timur.
