Lombok Timur – Klaim panen raya bawang putih di Sembalun yang digembar-gemborkan menembus 21 ton per hektar, ternyata tak seindah brosur pemerintah. Tokoh muda Sembalun, Royal Sembahulun, menyebut angka yang diumumkan Kasatgas Pangan NTB, Kompol Muhammad Nasrullah, hanyalah “statistik dari negeri dongeng” yang jauh dari kenyataan di lapangan.
Menurut Royal, klaim produksi 21–26 ton per hektar yang diumumkan saat panen raya pada Kamis (11/9) diduga hanya diambil dari satu lahan dengan kondisi terbaik. “Kalau dirata-ratakan, hasil panen justru anjlok. Kenyataannya, banyak petani yang malah merugi,” tegasnya.
Ia menuding banyak faktor yang membuat hasil panen jeblok: mulai dari distribusi benih yang tidak layak, penentuan calon penerima dan calon lahan (CPCL) yang sarat manipulasi, hingga dugaan permainan antara kelompok tani dan penyedia benih. “Kami menduga ada kongkalikong. Data distribusi benih tidak transparan, bahkan jumlahnya diragukan. Akibatnya, banyak benih gagal tumbuh, dan sebagian petani malah menjual benih yang mereka terima,” beber Royal.
Bahkan, Royal mengaku punya bukti nyata. Dari 800 kilogram benih varietas Lembu Putih dan 200 kilogram varietas Lembu Sangga Sembalun yang ia tanam di lahan seluas 1 hektar, separuh benih Lembu Sangga ternyata rusak—umbi kempes dan tak layak tanam. “Hasilnya? Panen saya hanya sekitar 10 ton, jauh dari klaim 21 ton yang digembar-gemborkan Kasatgas,” ungkapnya.
Pernyataan Royal ini jelas kontras dengan euforia Kasatgas Pangan NTB, Kompol Nasrullah, yang saat panen raya menyatakan target 20 ton per hektar bukan hanya tercapai, tapi bahkan menembus 21,6 ton. “Alhamdulillah, panen tahun ini melebihi target,” ujar Nasrullah kala itu, didampingi Kasatgas Pangan Lombok Timur, AKP I Made Dharma Yudha.
Kini publik dipaksa memilih antara percaya pada data pemerintah yang serba manis, atau realita getir yang dialami para petani. Fakta di lapangan seolah menunjukkan jurang lebar antara narasi pencitraan dan kenyataan pahit.
Royal menegaskan, bila pemerintah serius ingin meningkatkan produksi, maka transparansi distribusi benih, evaluasi CPCL, serta pengawasan ketat terhadap permainan kelompok tani–penyedia harus segera dilakukan. Tanpa itu, angka “21 ton per hektar” tidak lebih dari sekadar propaganda yang menyesatkan publik.
(Mawar99)
