BENGKULU SELATAN
KOMPASNEWS.CO.ID
Pada sistem penganggaran kita belum menunjukkan tatanan kinerja yang baik yang pada umumnya disebabkan adanya sistem kebijakan pada setiap OPD yang belum berfokus pada tujuan pencapaian indikator yang dituju.
Bupati Gusnan Mulyadi memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bersama seluruh Kepala OPD se Kabupaten Bengkulu Selatan di Balai Sekundang Manna
(26/6/23)

Bupati juga menegaskan dalam Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK yang melibatkan masyarakat umum, agar para Camat melaksanakan monitoring dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap setiap kuisioner yang diberikan.

“Dalam survey SPI yang melibatkan masyarakat, maka kami mohon kepada para Camat, bukan kita arahkan, tapi dimonitor, jangan sampai terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap pertanyaan di kuisioner, mereka memberikan jawaban yang tidak seharusnya. Jadi saya minta peran para camat disitu untuk melakukan pendampingan dan monitoring” tegas Bupati.

Sekretaris Daerah Sukarni, S.P., M.Si mengungkapkan untuk semua ASN agar memahami kembali tujuan dari reformasi birokrasi,6 dan apa yang harus dilakukan dalam mendukung hal tersebut.

“Apa yang harus kita lakukan, kemudian kita akan susun rencana aksinya sehingga kualitas pelayanan publik kita menjadi baik, semua indikator capaian yang kita inginkan tercapai, dan hal ini juga akan berpengaruh positif di masyarakat”

Sekda juga mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas excellent guna tercapainya Indonesia maju pada tahun 2045.

(Tanto JKD)