Jakarta–kompasnews.co.id
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (DPP LSM P2NAPAS) Ahmad Husein Batu Bara desak Walikota Padang Fadly Amran
untuk menanggapi surat terbuka Leon Agusta Indonesia (LAI) agar Pemko Padang lebih terbuka dan transparan terkait pembangunan untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Padang.
Menurut Ketua LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara terkait surat terbuka LAI tentang Program BPJS Kesehatan Gratis, Beaiswa S1 dari Pemko Padang, dan Dubalang Kota adalah hal yang Urgen untuk didiskusikan karena hal ini menyangkut kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Padang.
“Ya, hal ini Urgen untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Padang, kami minta Wali Kota Padang Fadly Amran untuk menanggapi surat LAI sebagai bentuk keterbukaan informasi publik” katanya melalui pesan chat WhatsApp 28/5.
Sebelumnya diketahui surat terbuka LAI terkait Program BPJS Kesehatan Gratis, Beaiswa S1 dari Pemko Padang, dan Dubalang Kota, menurut LAI program ini ada yang tidak efisien, tidak perlu, dan tidak tepat.
Berikut pandangan LAI atas ketiga program tersebut;
Program BPJS Kesehatan Gratis
Berdasarkan pemberitaan dari website PPID Kota Padang https://ppid.padang.go.id, judul: Rumah Sakit se-Kota Padang Siap Layani Pasien BPJS Gratis, diungkapkan Wali Kota, “Sudah ada kesepakatan bersama dengan direktur rumah sakit di Kota Padang, Insya Allah, mulai tanggal 5 Maret, masyarakat Kota Padang sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit“.
Menurut hemat LAI, sebaiknya pemerintah mendorong penerima layanan BPJS Kesehatan yang dibayar oleh APBD Kota Padang untuk memanfaatkan fasilitas
kesehatan daerah yang dimiliki pemerintah terlebih dahulu, untuk terjadinya peningkatan volume pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan daerah.
Dengan meningkatnya volume pasien, maka perolehan tambahan “pendapatan“ dari klaim BPJS, dapat digunakan untuk percepatan peningkatan mutu layanan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya.
Hal ini akan membantu efisiensi keuangan daerah, serta terjadi perbaikan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan.
Fleksibelitas tetap diberikan, misalnya jika kondisi medis pasien membutuhkan layanan darurat, bisa menggunakan rumah sakit nonpemerintah.
Program Beasiswa S1 dari Pemko Padang
Berdasarkan pemberitaan dari website Pemerintah Kota Padang https://padang.go.id, judul: Enam Pelajar Kota Padang dapat Beasiswa Kuliah di Sampoerna Universitiy, diungkapkan Wali Kota, “Biaya kuliah dan biaya hidup mereka akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Padang hingga lulus. Mereka bebas memilih tempat kerja setelah tamat. Ini bukan hanya tentang pendidikan, tapi tentang membuka jalan masa depan“.
Menurut LAI program ini perlu ditinjau ulang, mengingat bahwa:
Sudah adanya program nasional LPD (Lembaga Pengelola Dana Pendididkan) yang menyediakan beasiswa program yang sama. Penggunaan APBD Kota Padang untuk program ini merupakan tindakan yang tidak berpihak pada efisiensi anggaran daerah;
Karena itu, anggaran pendidikan yang tersedia bisa digunakan untuk melengkapi/meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti: ruang laboratorium, ruang perpustakaan, lapangan, tempat ibadah, uks, ruang jamban (wc), dan lain-lain yang dibutuhkan langsung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Kota Padang.
Selain minta Penjelasan LAI juga membuat Rekomendasi terkait program beasiswa Sarjan (S1), agar Pemko Padang:
Membangun kerjasama dengan sekolah menengah atas/sederajat di Kota Padang untuk program pembinaan dan persiapan keikusertaan siswa-siswa mengikuti program LPDP;
Melakukan sosialisasi dan update informasi program beasiswa LPDP ke siswa-siswa;
Memberikan pelatihan tentang tata cara pendaftaran, dan kesiapan untuk lulus seleksi LPDP;
Memberikan pendampingan (menyiapkan mentor) untuk siswa mampu membuat esai, motvation latter, dan sebagainya;
Berkolaborasi dengan alumni/penerima beasiswa LPDP untuk berbagi pengalaman kiat-kiat suskses mengikuti seleksi dan manfaat yang mereka terima dari program LPDP;
Memfasilitasi kursus bahasa Inggris (TOEFL/IELTS) gratis;
Memberikan dukungan awal bagi siswa yang berhasil diterima program LPDP, misal; transportasi awal, dukungan pemenuhan syarat dokumen ke luar negeri, dan dukungan awal lainnya;
Dengan begitu, anggaran yang pada mulanya untuk beasiswa enam (6) pelajar tersebut dapat dimanfaatkan bagi semua pelajar Kota Padang.
Program Dubalang Kota
Berdasarkan pemberitaan dari ANTARA News Sumatera Barat, http://sumbar.antaranews.com, judul: Pemkot Padang bentuk satuan khusus cegah tawuran dan balap liar, jumat, 14 Maret 2025, diberitakan pada paragraf tiga Wali Kota Padang mengatakan, “Tawuran dan balap liar sudah sangat meresahkan masyarakat. Pemkot Padang mengambil langkah strategis dengn membentuk Dubalang Kota”.
Pada paragraf sembilan diberitakan “Sebanyak 325 orang anggota Dubalang Kota Padang yang berasal dari beberapa OPD itu bertugas membantu menjaga keamanan Kota Padang terutama aksi tawuran dan balap liar”.
Mengingat terkait penamaan Dubalang sebagaimana dimuat pada laman Pemprov Sumbar, https://masjidraya.sumbarprov.go.id:
Dubalang merupakan seorang pembantu Pangulu dalam bidang ketahanan dan keamanan dalam lingkup kaum, suku maupun salingka nagari;
Salah satu tugas dan fungsi Dubalang adalah: beranggung jawab kepada Pangulu dibidang keamanan dan ketertiban yang ditetapkan Pangulu.
Dengan pemaham tersebut, agar tidak terjadi pendakalan makna dan arti Dubalang di dalam adat Minangkabau, menurut hemat kami, Pemko Padang baiknya memberikan penamaan lain untuk program menjaga keamanan dan ketertiban yang pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa OPD di lingkungan Pemko Padang.
Dari beberapa hal di atas, LAI meminta penjelasan lengkap dan jelas pertimbangan, regulasi, skema pembiayaan, skema pelaksanaan, sk CGema kontrol capaian dan evaluasi ketiga program tersebut.
Sementara itu Walikota Padang Fadil Amran ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp (28/5) belum menanggapi pertanyaan awak media.
Redaksi
