Musi Rawas – Gerakan Pemuda Kekuatan Pembaruan (GPKP) menggelar aksi demonstrasi Selasa 27 Januari 2025 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (PU CKTRP) Kabupaten Musi Rawas, menuntut kejelasan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023 senilai Rp618 juta.
Aksi yang berlangsung damai tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas PU CKTRP Kabupaten Musi Rawas. Dalam pertemuan itu, massa aksi mempertanyakan keseriusan kepala dinas dalam menindaklanjuti hasil audit BPK yang merugikan keuangan negara.
Menanggapi tuntutan massa, Kepala Dinas PU CKTRP menyampaikan bahwa temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, saat perwakilan GPKP meminta bukti pengembalian kerugian negara, Kepala Dinas enggan menunjukkannya kepada publik.
Neka Pratama selaku koordinator GPKP menyampaikan bahwa sikap tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Neka menilai, apabila pengembalian benar-benar telah dilakukan, seharusnya tidak ada alasan bagi kepala dinas untuk menutup-nutupi bukti administrasi sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas publik dan menjaga kepercayaan publik.
“Kami hanya meminta data konkret, bukan hanya secara lisan tapi dengan bukti, karena bukti tersebut akan kami cek secara langsung validitasnya. Jika memang sudah dikembalikan, tunjukkan saja. Ini uang negara, uang rakyat, bukan uang pribadi. Dan kita rakyat berhak tahu segala informasi aktivitas pejabat publik yang menggunakan uang rakyat, ini sesuai dengan UU keterbukaan Informasi Publik ” tegas Neka.
GPKP menduga adanya kejanggalan dalam proses penyelesaian temuan BPK tersebut dan akan mendesak meminta aparat penegak hokum, khususnya Kejaksaan, untuk turun tangan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Aksi ditutup dengan pernyataan sikap bahwa GPKP akan terus mengawal kasus ini hingga terang-benderang dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan transparansi tidak dipenuhi.