Pasaman,—Kompasnews.co.id. Embun pagi di Kabupaten Pasaman kini tak lagi membawa kesejukan bagi para guru sekolah swasta.
Dari balik jendela ruang kelas yang catnya mulai mengelupas, terdengar helaan napas panjang — helaan dari para pendidik yang lelah menunggu janji pemerintah yang tak kunjung ditepati.
Sebelas bulan sudah tahun anggaran 2025 berjalan, namun dana hibah pendidikan yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Pasaman belum juga cair.
Lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, MAN, MTsN, SMK swasta, dan SMA swasta kini hanya bisa menatap surat keputusan pencairan yang tak berdaya — seolah menjadi lembaran kertas tanpa jiwa.
“Setiap malam kami rapat membicarakan cara bertahan. Uang kas hampir habis, anak-anak kadang belajar tanpa listrik. Tapi kami tetap berdoa, mungkin besok cair…” ujar seorang kepala sekolah dengan suara bergetar, matanya menerawang ke papan tulis yang mulai pudar.
Di banyak sudut sekolah, suara tawa murid semakin jarang terdengar.
Sebagian guru honorer memilih beristirahat, sementara yang bertahan hidup dari utang kecil di warung sekitar. Buku pelajaran tak cukup, meja belajar rusak tak terganti, dan kegiatan pembelajaran berjalan di atas niat yang mulai rapuh.
Yang paling menyakitkan, para guru mulai merasa malu di hadapan muridnya sendiri.
Mereka mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan arti menepati janji — namun pemerintah yang seharusnya menjadi teladan justru membiarkan janji bantuan pendidikan menggantung tanpa kepastian.
“Kami tidak marah, hanya sedih. Karena di setiap doa pagi anak-anak kami, masih ada nama pemerintah yang mereka sebut dengan penuh percaya,” ujar seorang guru perempuan di sebuah sekolah swasta di Pasaman dengan air mata yang nyaris jatuh.
Ironi itu begitu telak terasa.
Di ruang-ruang rapat, pejabat berbicara tentang transformasi pendidikan dan kesejahteraan guru.
Namun di lapangan, guru justru berjuang dalam gelap, mengajar dengan perut kosong, dan berharap pada janji yang tak kunjung nyata.
Kini publik mulai bertanya,
ke mana dana hibah pendidikan itu tertahan?
Apakah di meja birokrasi yang berdebu, atau terselip dalam permainan administrasi yang mematikan harapan?
Keterlambatan ini bukan sekadar persoalan angka di laporan keuangan daerah.
Ini adalah luka batin ribuan guru yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah yang seharusnya berdiri di belakang mereka.
Pemerintah Kabupaten Pasaman kini sedang diuji — bukan hanya soal pengelolaan anggaran, tetapi juga pengelolaan nurani dan kemanusiaan.
“Kami tak menuntut banyak,” tutur seorang guru tua di pinggiran Pasaman, dengan suara nyaris berbisik.
“Kami hanya ingin pemerintah menepati janji, agar anak-anak kami bisa belajar tanpa rasa lapar, dan kami bisa mengajar tanpa rasa malu.”
(Redaksi.)
