BENGKULU SELATAN | Kompasnews.co.id
Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Air Nipis–Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, kembali menuai sorotan tajam. Program bernilai Rp 9,18 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan terkesan asal-asalan.
Dengan nomor kontrak HK 02 01/BWS7.7/457 dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV Cugung, proyek ini justru memunculkan banyak tanda tanya. Hasil investigasi di lapangan memperlihatkan indikasi kuat adanya penyimpangan volume pekerjaan.
Dinding coran yang seharusnya rapi, justru tampak keropos dan tidak merata. Rangkaian besi beton terlihat bengkok dan jarak cincin pengikat tidak seragam. Lebih parah lagi, pengecoran dikerjakan tanpa pondasi memadai, tidak menggunakan alas plastik, dan besi dibiarkan kotor bercampur tanah sebelum ditutup adukan beton.
Kritik LSM P2NAPAS: Transparansi Wajib!
Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) Indonesia, Ahmad Husen Batu Bara, menegaskan bahwa proyek semacam ini harus diawasi secara ketat.
“Balai Sumber Daya Air SNVT PJPA Sumatera VII wajib transparan kepada publik. Masyarakat berhak tahu apakah proyek bernilai miliaran ini benar-benar sesuai spesifikasi atau hanya menjadi ajang mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas dan kepentingan rakyat,” tegas Ahmad Husen saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (1/9).
PPK Bungkam, Publik Bertanya-tanya
Hingga berita ini diturunkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari SNVT PJPA Sumatera VII dengan kode BWS7.7/457 belum dapat memberikan klarifikasi. Diamnya pihak berwenang kian memperkuat dugaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam proyek ini.
Apakah pekerjaan ini sesuai gambar teknis, spek, dan prosedur? Atau justru benar adanya dugaan pengerjaan asal jadi demi meraup keuntungan besar dengan mengorbankan uang negara?
Publik Menunggu Tindakan Tegas
Kasus proyek irigasi Air Nipis–Seginim ini menjadi potret buram pengelolaan anggaran infrastruktur. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan, proyek yang dikerjakan dengan kualitas rendah justru berpotensi menjadi beban APBN.
P2NAPAS menegaskan, transparansi dan pengawasan publik adalah kunci. Tanpa itu, proyek bernilai miliaran hanya akan berakhir sebagai monumen pemborosan anggaran.
(Tanto JKD)
