Pasbar, Kompasnews – Dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari. Rakor ini dibuka langsung oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto pada Selasa (6/5) di Aula Kantor Bupati.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Mardalena Wati Yulia, Ketua TP3S Pasbar M. Ihpan, Ketua TP-PKK Pasbar Ny. Sifrowati Yulianto, Kepala DPPKBP3A Anna Rahmadia, Kepala Bappelitbangda Ikhwanri selaku narasumber, serta anggota TP3S dari berbagai tingkatan dan stakeholder terkait.
Bupati Yulianto menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting di Pasaman Barat.
“Upaya konvergensi percepatan penurunan stunting sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga 2024, dengan prevalensi stunting Pasaman Barat saat ini sebesar 29,7%. Kita harapkan dapat mencapai target nasional sebesar 18% pada tahun 2025. Program TP3S harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa untuk membebaskan Indonesia dari stunting,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa tahun ini TP3S fokus pada program Quick Win BKKBN, yaitu GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), dan GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia). Ia mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam implementasi ketiga program tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati sekaligus Ketua TP3S Pasbar, M. Ihpan, menyampaikan sejumlah poin evaluasi dan tantangan yang perlu diperhatikan untuk penguatan program. Hal tersebut mencakup komitmen pimpinan daerah, pelibatan multi-stakeholder, konvergensi program, penajaman perencanaan dan anggaran, serta peningkatan partisipasi lembaga non-pemerintah.
“Kami meminta camat dan wali nagari untuk lebih aktif menjalankan perannya sebagai Ketua TP3S tingkat kecamatan dan nagari. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pelaksanaan program oleh OPD terkait dan pemangku kepentingan, termasuk efektivitas pendampingan lapangan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK),” ujar Ihpan.
Ketua TP-PKK Pasbar, Ny. Sifrowati Yulianto, menambahkan bahwa peran PKK sangat penting dalam pencegahan stunting, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, kesehatan ibu dan anak, serta perilaku hidup bersih dan sehat.
Kepala DPPKBP3A Pasbar, Anna Rahmadia, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pada tahun 2025 BKKBN telah bertransformasi menjadi Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana). Dua tanggung jawab besar yang diemban adalah pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga untuk menciptakan generasi emas 2045.
“Kita sudah memiliki data by name by address, jika ada yang bersedia menjadi orang tua asuh. Tercatat sebanyak 1.419 sasaran yang dapat diasuh. Beberapa waktu lalu, kita juga mendapatkan dukungan anggaran dari DAK Sub Bidang KB untuk percepatan penurunan stunting,” tutupnya.
