Lombok Timur – Dalam dunia demokrasi, mahasiswa kerap disebut sebagai “penjaga nurani bangsa”. Namun, alih-alih dihormati sebagai kelompok intelektual yang kritis, mereka justru kerap mendapat stigma, bahkan cercaan. Pernyataan Sekretaris DPRD Lombok Timur, H. Ahyan, S.H., M.H. yang beredar di sejumlah platform media, menjadi bukti nyata bagaimana arogansi verbal pejabat publik bisa menyinggung perasaan kolektif.

Gerakan Mahasiswa CIPAYUNG PLUS merespons keras pernyataan tersebut dengan melayangkan somasi terbuka. Dalam surat somasi itu, mahasiswa memberikan tenggat waktu 24 jam kepada Ahyan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jika tuntutan tersebut diabaikan, mereka menegaskan siap menggelar aksi dengan eskalasi yang lebih besar, termasuk opsi menduduki kantor DPRD Lombok Timur dan menuntut pengunduran diri Sekwan.

Bagi CIPAYUNG PLUS, pernyataan Ahyan bukan sekadar persoalan retorika, tetapi juga menyentuh harkat dan martabat mahasiswa. Menyamakan gerakan idealisme dengan nasi bungkus dianggap bentuk pelecehan, sekaligus cermin rendahnya kualitas komunikasi pejabat yang seharusnya beretika. Dalam tradisi akademik, ucapan pejabat publik bukan hanya kata-kata biasa, melainkan representasi sikap lembaga. Dengan demikian, kata-kata yang merendahkan mahasiswa otomatis juga melecehkan publik yang diwakilinya.

Ketua GEMPA NTB, Hadiyat Dinata, turut menyuarakan kekecewaan atas sikap pejabat publik tersebut. Ia menilai pernyataan Ahyan telah melukai nalar publik yang saat ini tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah. “Kalau pejabat sendiri yang memantik api dengan ucapan merendahkan, jangan salahkan bila mahasiswa dan rakyat menjawab dengan gelombang perlawanan. Namun, di sisi lain, kita tetap butuh menjaga kedamaian sosial agar gejolak ini tidak berubah menjadi chaos,” ungkap Hadiyat.

Lebih jauh, Hadiyat menegaskan bahwa mahasiswa bukanlah ancaman, melainkan mitra kritis bagi negara. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan besar kerap lahir dari idealisme mahasiswa. Maka, pejabat publik dituntut untuk bijaksana, bukan reaksioner; komunikatif, bukan provokatif. Dalam situasi bangsa yang “tidak baik-baik saja”, ucapan pejabat mestinya merangkul, bukan menyinggung.

Pada akhirnya, somasi CIPAYUNG PLUS ini harus dibaca bukan hanya sebagai bentuk kemarahan, melainkan juga sebagai peringatan intelektual: bahwa kekuasaan tanpa etika komunikasi hanya akan menimbulkan jarak dengan rakyat. Jika pejabat publik ingin dihormati, maka hormatilah rakyat, hormatilah mahasiswa, hormatilah nurani bangsa.

(Bayu99)