Kompasnews
Pontianak — Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurahman, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Pontianak menghadiri Workshop Pengembangan Ekspor UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Hotel Novotel, Kamis (20/11/2025). Agenda tersebut sekaligus menjadi forum konsolidasi bagi para pelaku UMKM, pemerintah, dan unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kalimantan Barat.
Di tengah memanasnya isu dualisme kepemimpinan Kadin Kalbar, Menteri Maman memberikan pernyataan tegas agar Kadin kembali solid. “Saya minta Kadin Kalbar bersatu. Sudah cukup ribut, sudah cukup terbelah dua kubu. Kadin ini mitra strategis pemerintah, apalagi dalam pengembangan UMKM. Kalau tidak kompak, yang rugi masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Maman dalam sambutan resminya.
Kutipan Tambahan (Pernyataan Tegas dan Diplomatis) “Kalimantan Barat ini punya potensi besar. Saya ingin energi Kadin dipakai untuk mendorong ekspor, membuka pasar baru, dan memperkuat koperasi–bukan habis untuk konflik internal,” tambahnya. “Keributan soal kepemimpinan ini tidak produktif. Jangan sampai Kadin Kalbar jadi contoh buruk bagi provinsi lain,” ujar Maman.
Dalam kesempatan yang sama, isu dualisme antara kubu Rizki Darsono dan Galing kembali mencuat. Galing yang mewakili salah satu kelompok dalam Kadin menyampaikan harapan agar kepemimpinan organisasi diberikan kepada putra daerah. “Kalbar tidak kekurangan pengusaha asli daerah. Banyak tokoh yang mampu memimpin Kadin. Maka kami mempertanyakan mengapa harus orang luar menjadi ketua,” kata Galing kepada awak media.
Beberapa pengurus dan masyarakat yang ditemui tim media juga mengungkapkan ketidaknyamanan terhadap polemik tersebut. Mereka menilai keputusan di tingkat pusat perlu dievaluasi agar tidak menghambat sinergi ekonomi daerah. Isu ini sensitif karena menyangkut legitimasi kepemimpinan, pengaruh politik ekonomi, dan kepercayaan pelaku usaha lokal.
Menteri Maman sendiri adalah politisi Golkar dari Kalbar yang aktif di DPR RI dan memiliki latar belakang sebagai aktivis mahasiswa, pengusaha, dan sekarang menjabat sebagai menteri. Desakan persatuan ini muncul di tengah sorotan media dan publik yang meminta klarifikasi dari kedua kubu dan Kadin Pusat agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Dampak ekonomi dari dualisme ini juga menjadi perhatian. Mandeknya program UMKM dan investasi, serta terhambatnya fasilitasi ekspor komoditas unggulan, adalah beberapa risiko yang dikhawatirkan. Investor cenderung menghindari daerah dengan instabilitas organisasi pada mitra utamanya.
Dengan terbitnya pemberitaan ini, redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait—baik dari kubu Rizki Darsono, kubu Galing, maupun Kadin Pusat—untuk menyampaikan klarifikasi resmi demi keberimbangan informasi.
Semoga dengan adanya desakan persatuan dari Menteri Maman Abdurahman, Kadin Kalbar dapat kembali fokus pada pengembangan ekonomi daerah dan meninggalkan dualisme kepemimpinan yang merugikan semua pihak. ** ( Alfian 03 ).
