Proyek Peningkatan Jalan Capkala-Aris, yang dijalankan melalui Kontrak Nomor 02/PKS/BPJN 12.7.4/2025 di bawah pengawasan Kementerian PUPR – Direktorat Jenderal Bina Marga – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat – PPK 3.4, kini menjadi pusat kontroversi panas.
Sejumlah pihak menuding proyek ini dipenuhi ketidaktransparanan, dugaan pemborosan anggaran, dan kualitas pekerjaan yang amburadul. Warga lokal dan aktivis menilai pemerintah seolah mengabaikan keselamatan masyarakat demi proyek yang dikerjakan asal-asalan.
“Ini bukan sekadar jalan! Ini uang rakyat yang terancam hilang sia-sia, dan kami menuntut pertanggungjawaban penuh!” tegas seorang aktivis yang ikut mengawasi proyek.
Sorotan publik semakin tajam ketika beberapa bagian jalan yang sudah dibangun diduga retak dan amblas, menimbulkan kekhawatiran serius akan bahaya bagi pengguna jalan.
Kini, masyarakat menuntut agar PPK dan kontraktor buka semua dokumen kontrak, laporan progres, serta rincian anggaran, sebelum proyek ini benar-benar berubah menjadi skandal nasional yang merusak kredibilitas pembangunan di Kalimantan Barat.
Menurut Irawan SH, MH, narasumber yang mengetahui perkembangan proyek, dari waktu pelaksanaan 85 hari kalender, proyek baru berjalan 64 hari, namun progres fisik baru mencapai sekitar 60 persen. “Jika dihitung secara linear, ada risiko signifikan proyek ini tidak selesai tepat waktu. Selain itu, beberapa titik jalan menunjukkan kualitas pekerjaan dan material yang diragukan.
Proyek ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara volume pekerjaan yang dibayarkan dan kondisi aktual di lapangan, menimbulkan dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran. Warga setempat mengaku resah karena jalan ini menjadi jalur vital untuk mobilitas penduduk dan distribusi logistik.” Kata Irawan.
Proyek Peningkatan Jalan Capkala-Aris menghadapi dua tantangan utama: keterlambatan progres fisik dibandingkan jadwal kontrak, dan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan. Langkah cepat dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan kontraktor diperlukan untuk mencegah risiko kerusakan lebih parah dan memastikan proyek selesai tepat waktu sesuai standar.
Terbukti ada media yang sudah 404 di pastikan sudah pasti pekerjaan tersebut bermasalah ungkap Irawan
Damianus eko
